‘Cuci Uang’ Oknum Fraksi PAN & PDI-P DPRD-SU, Paslon Bupati Simalungun Segera Ditahan KPK

JAKARTA | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali akan memeriksa mantan anggota DPRD Sumut, Irwansyah Damanik, dan Parluhutan Siregar, dalam kasus penerimaan suap hak interplasi pengesahan APBD Provsu dari Gubernur nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Keduanya bahkan dipastikan sebagai calon tersangka dan segera dijebloskan ke balik jeruji besi.

Hal di atas sebagaimana data dan informasi diperoleh www.medanseru.co, di kawasan Jalan HR Rsauna Said, Jakarta Selatan, Minggu (29/11/2015). Khusus Irwansyah Damanik yang merupakan mantan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, disebut selaku pihak yang ‘menyimpan’ duit suap dari Gatot untuk pihak Fraksi PAN dan pimpinan dewan, Kamaluddin Harahap yang kini telah ditahan KPK.

“Ada juga dugaan pencucian uang. Duit korupsi atau suap pengesahan APBD Sumut untuk para anggota dewan Fraksi PAN, ‘diamankan’ Irwansyah Damanik. Pencucian uang diduga lewat Pilkada Simalungun yang kini diikuti Irwansyah,” pungkas sumber.

Sementara Parluhutan Siregar selaku terduga penerima suap hak interplasi, dalah kerabat dekat calon Bupati Simalungun, Tumpak Siregar, yang berpasangan dengan Irwansyah Damanik sebagai calon wakil diusung tiga partai yakni, PDI Perjuangan, PKPI dan Hanura. Duit korupsi atau suap yang diperoleh Parluhutan Siregar, juga diduga ‘dicuci’ lewat Pilkada Simalungun oleh Tunggul Siregar.

“Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kita juga heran sampai saat ini unsur pimpinan dewan Sumatera Utara dari PDI Perjuangan, tak juga ada sebagai tersangka dan ditahan. Tapi kemarin sedikit terjawab dari keterangan Komisioner KPK, ” kata Manahan Purba, koordinator Parsadaan mahasiswa Siantar-Simalungun di Perantauan, ditemui di tempat terpisah di sela-sela diskusi bertema ‘Runtuhnya Penegakan Hukum di Sumatera Utara, akibat Pemerintahan Loading Lama (Lola).”

“Sementara Presiden kita, habis ke Amerika, seremonial ke Malaysia, dan kini plesiran ke Prancis entah Paris. Pokoknya Nawacita pemerintahan Jokowi kini jadi Nawa Lola,” pungaksnya.

Sebelumnya, praktisi hukum dan mahasiswa asal Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penetapan status hukum dan penahanan pada Irwansyah Damanik, eks Sekretaris Fraksi Partai Amanat nasional (PAN) DPRD Sumut.

“Yang menilap duit suap pembatalan interplasi adalah Irwansyah Damanik. Sementara cuma Kamaluddin Harahap yang baru ditahan. KPK Jilid III jangan tebang pilih, dan menjadikan kasus interplasi DPRD Sumut sebagai ‘duit pensiun’ sebagaimana kasus DAK Non DR Pemkab Sergai Sumut,” kata Mulkan, diamini Marwan, Iqbal dan lainnya, Jumat (27/11/2015) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ditimpali Marwan, ada kekhawatiran kalau penyidikan kasus suap interplasi DPRD Sumut oleh Gubsu nonaktif, Gatot Pujo Nugroho berhenti hanya pada pimpinan dan wakil pimpinan dewan, Ajib Shah, Saleh Bangun, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga.

“Makanya kita mendatangi dan meminta KPK segera tetapkan status tersangka serta tahan sekira 90 orang mantan dan anggota DPRD Sumut penerima suap tersebut. Irwansyah Damanik dan abangnya Tumpak Siregar yakni Parluhutan Siregar, bahkan diduga memakai duit suap dan pemerasan APBD dari Gubsu nonaktif Gatot, sebagai modal di Pilkada Simalungun,” kata Marwan.

Di tempat yang sama, Plt Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, menegaskan kalau kasus suap pembatalan hak interplasi DPRD Sumut oleh Gatot, tak akan berhenti di lima pimpinan DPRD Sumut. Dalam waktu dekat, sejumlah mantan dan anggota dewan priode 2009-2019 segera ditetapkan sebagai tersangka. Khususnya Irwansyah Damanik yang melakukan pencucian uang jatah para anggota dewan di Fraksi PAN, lewat Pilkada Simalungun.

Catatan wartawan, sebelumnya juga, Irwansyah Damanik telah diperiksa oleh penyidik KPK di Mako Brimob Polda Sumut. Irwansyah diketahui ada menerima suap dana pembatalan penggunaan hak interplasi, selain ‘menyimpan’ duit suap untuk Kamaluddin Harahap dan para anggota DPRD Sumut dari F-PAN.

Ada-pun para mantan dan anggota dewan Sumut yang telah diperiksa KPK dan tingga menetapkan status tersangka dan penahanan, yakni sebanyak 105 orang. Sedikitnya, 90 orang dari mereka diantaranya Irwansyah Damanik yang kini calon Wakil Bupati Simalungun bersama Tumpak Siregar diusung partai gaewan Megawati Soekarnoputri, segera menyusul lima pimpinan DPRD Sumut ke balik jeruji besi KPK.

Para mantan dan wakil rakyat yang sudah diperiksa KPK karena korupsi dan menerma suap interplasi, mulai digilir KPK baik di Mako Brimob Jalan KH Wahid Hasyim, Medan dan gedung KPK, sejak Senin 2 September 2015.

Mereka yang diperiksa dan tinggal menunggu antri ke balik penjara, yakni Muslim Simbolon, Robert Nainggolan, Marahalim Harahap, Mustofawiyah, Rahmat P. Hasibuan, Khairul Fuad, Ahmad Ikhyar Hasibuan (batal diperiksa KPK karena menunaikan ibadah haji), Ramli Sopar Siburian, John Hugo Silalahi, Megalia Agustina, M. Faisal, Hardi Mulyono, Analisman Zalukhu, Hidayatullah, Aduhot Simamora, Elezaro Duha, Rinawati Sianturi, Washington Pane, Oloan Simbolon, Sonny Firdaus, Yan Syahrin, Mulyani, Rooslynda Marpaung, Imam B. Nasution, Abu Bokar Tambak.

Pada Selasa 15 September 2015, yang digilir dan terancam dipenjara, yakni Ali Jabbar Napitupulu, Palar Nainggolan, Tahan M. Panggabean, Rijal Sirait, Hasbullah Hadi, Layari Sinukaban, M. Yusuf Siregar, Meilizar Latif, Fadly Nurzal, Enda Mora Lubis, Ida Budiningsi, T. Dirkhansyah Abu Subhan Ali, Ristiawati, Arifin Nainggolan, Nurhasanah, Tunggul Siagian, Jamaluddin Hasibuan, Tiasisah Ritonga, Andi Arba, Bustami HS, Tohonan Silalahi, Arlene Manurung, Darmawan Sembiring, Murni Elieser, Verawaty Munthe, Rahmianna Delima Pulungan.

Sementara pada Rabu 16 September 2015

Parluhutan Siregar, Biller Pasaribu, Mulkan Ritonga (mangkir), Janter Sirait, Isma Padly Ardya Pulungan, Helmiati, Richard Eddy M. Lingga, Evi Diana, Syafrida Fitrie, Sudirman Halawa, Indara Alamsyah (2014-2019), Japorman Saragih, Taufan Agung Ginting, Budiman P. Nadapdap, Syamsul Hilal, Alamsyah Hamdani, Brilian Moktar, Effendi S. Napitupulu, Tagor Pandapotan Simangunsong, Fahru Rozi, Irwansyah Damanik, Dtm. H. Abul Hasan Maturidi, Ahmad Hosen Hutagalung, Nurul Azhar Lubis, Tones Sianturi, Zulkifli Efendi Siregar.

Kamis 17 September 2015

Ajib Shah, Kamaluddin Harahap, Zulkarnain (Zul Jenggot), Muhammad Afan, Sigit Pramono Asri, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga (kelimanya sudah ditahan), Eddi Rangkuti, Muhammad Nuh, Restu Kurniawan Sarumah, Nur Azizah Tambunan, Musdalifah, Amsal Nasution, Pasiruddin Daulay (Ance), Taufik Hidayat, Hamamisul Bahsan, Muhammad Nasir, Ahmad Aswan Waruhu, Ferry Suando Tanury Kaban, Siti Aminah, Raudin Purba, Zulkifli Husein, Basyir (menunaikan ibadah haji), Ikhrimah Hamidi (2014-2019), Syahrial Harahap, Timbas Tarigan.

Selain memeriksa para mantan dan anggota DPRD Sumut di Mako Brimob, KPK juga memeriksa beberapa pejabat di Pemerintah Provinsi Sumut, diantaranya Sekwan DPRD Sumut, Randiman Tarigan, Kadis Tarukim Sumut, Binsar Situmorang dan Kabiro Hukum Setdaprovsu, Sulaiman Hasibuan, Kadistamben Sumut, Edi S Salim, Wagubsu tengku Erry Nuradi, Sekda Hasban Sitonga mantan Sekda Nurdin Lubis, mantan kabiro Keuangan Baharuddin Siagian, dan lainnya. (medanseru)

Sumber

Comments on Facebook