Wom Finance Tbk Tak Mau Bayar Hak-hak Normatif Karyawan

MEDAN | Selain mengutus orang-orang yang tidak dapat mengambil keputusan, Wom Finance Tbk perusahaan leasing yang berkantor di Jalan Gaharu Nomor 1 E-F tidak beritikad membayar hak-hak normatif sesuai UU Tenaga Kerja terhadap Bigma Migloyushah warga Jalan Danau Singkarak Medan Barat yang dipecat sepihak.

Bigma yang sudah bekerja lima tahun dengan jabatan terakhir Branc Marketing Head diberhentikan melalui surat keputusan No. 001/HC- BU7/SKPHK/2015 tanpa prosedur UU.

Hal ini menjadi pertanyaan serius anggota komisi B DPRD Medan H Muhammad Yusuf, SPdI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi B dengan Wom Finance Tbk, kemarin.

“Perusahaan jelas sudah menyalahi prosedur dengan mengabaikan UU Ketenagakerjaan dengan langsung mengeluarkan SP3, padahal masih ada proses yang menjadi hak karyawan pada SP1 dan SP2. Selain itu perusahaan juga telah mengutus orang-orang yang tidak dapat mengambil keputusan langsung, sehingg perjalanan rapat menjadi tersendat-sendat (dua kali diskor) karena harus menunggu jawaban melalui telepon dari atasan para utusan tersebut. Namun hal itu dapat difahami jika, perusahaan kredit tersebut dapat memenuhi hak-hak normatif karyawan yang telah dipecatnya dengan semena-mena,” tegasnya.

Dalam RDP komisi B yang dihadiri ketua Sutrisno, SH, Sekretaris Modesta Marpaung, Rajuddin Sagala, H Muhammad Yusuf, Hendrik Sitompul, Maruli Tarigan, Wong Chun Sen, Edward Hutabarat, mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Drs Briston Siahaan utusan Wom Finance Albert Sianturi (kepala investigasi), Masni Nilam (manager human resource development) dan Pardamean Siregar (manager areal marleting) menjelaskan, perusahaan tempatnya bekerja hanya bersedia membayar kepada Bibma sebesar 0,5 persen dari gaji karena dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan telah melakukan beberapa kesalahan besar.

Masni Nilam menjelaskan Bibma bekerja tidak mempunyai tanggung jawab, tidak bertoleransi dan kerap meminta-minta upeti (komisi) dari karyawan. Mengenai hal ini beberapa karyawan   Wom telah bersedia memberikan keterangan. Atas pernyataan itu Bibma memberi klarifikasi, tusukan-tusukan agar dirinya tersingkir memang sudah lama dirasakannya, tudingan bernuansa fitnah itu diminta dibuktikan dan menunjukkan siapa-siapa orangnya. Namun pihak Wom mengatakan nanti saja jumpa dipengadilan.

“Gaya Wom Finance yang sedikit-sedikit mengumbar nanti saja jumpa di pengadilan, terkesan mau menang sendiri, arogan dan mengancam-ngancam karyawannya yang telah dipecat tanpa mengacu UU Tenaga Kerja. Komisi B berjarap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan tanpa mesti  sampai ke meja PHI (Pengadilan Hubungan Industrial),” ujar Rajuddin.

Setelah mengalami dua kali skorsing, akhirnya dalam RDP itu Wom Finance minta waktu 2 hari mulai sekarang Rabu (25/11) untuk memberi jawaban karena para pengambil keputusan diperusahaan perlu melakukan musyawarah terhadap pembayaran sesuai normatif keputusan Disnaker Kota Medan sebesar 35 juta lebih. Sementara Wom Finance menawarkan pembayaran 5 kali gaji pokok (Rp4.200) dipotong hutang kredit motor karyawan (KMK) sebesar Rp8.600.

Bibma belum sepakat dengan pengajuan itu, dia tetap bersikukuh mempertahankan hak-haknya sesuai normatif Rp35 juta lebih meskipun harus dipotong hutang kredit dan penghilangan gaji tidak dibayar mulai Mei sampai November 2015. Komisi B juga berharap Wom Finance dapat menyelsaikan persolan ini dengan bijaksana, mengingat penyelesaian ini hanya untuk satu orang saja

Sumber

Comments on Facebook