SMPN 3 Medan Kebal Hukum, Pungutan Liar Merajalela

BPKP NKRI: Siapa Dibelakangnya?

Dok AnalisaOne.com

Medan. AnalisaOne.com I Pungutan liar (Pungli) di SMPN 3 Medan, Jalan Pelajar hingga tahun 2020 masih terus terjadi. Sebelumnya hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dimana sekolah SMPN 3 Medan juga melakukan pengutipan liar terhadap peserta didik terkait pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang jumlahnya berkisar Ratusan juta, namun Kepala Sekolah Nurhalima merasa kebal Hukum. Sabtu (15/2).

Tidak tersentuhnya kejahatan Pungutan Liar (Pungli) di SMPN 3 Medan terkait penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) menjadi alasan Ketua Lembaga Badan Pemantau Korupsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPKP-NKRI), Hambali bertanya siapa yang dibelakang kepala Sekolah SMPN 3 Medan.

“Sekolah SMPN 3 Medan ini terus – terusan melakukan pungli, tapi pihak kepolisian belum mampu membongkar nya. Siapa dibelakang Nurhalima ini? ” Tanya Hambali.

http://analisaone.com/2019/10/smpn-3-medan-kutip-uang-buku-rajudin-sagala-walikota-diminta-tindak-tegas-kepsek-smpn-3-medan/

Informasi yang dihimpun, menurut Hambali keberanian kepala sekolah yang hingga sampai tahun 2020 masih memberlakukan pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) patut di acungkan jempol. Pasalnya hingga sampai saat ini, kejahatan korporasi yang dilakukan pihak sekolah belum tersentuh hukum.

Dilokasi, pembelian buku di SMPN 3 Kota Medan ini melalui ketua koperasi yang diketahui benama Leo Simamora dan seorang ibu boru napitupulu.

Dari informasi yang diterima, sekolah SMPN 3 memiliki 11 lokal, yang jumlahnya per lokal berkisar 34 s/d 36 siswa. Ini hanya untuk kelas 9 saja. Begitu juga bahwa kelas 8 dan 7 berjumlah 11 lokal atau ruangan yang terdiri dari 34 s/d 36 siswa.

Untuk keseluruhan jumlah murid, Hambali menghitung angka paling kecil jika 34 siswa dengan sebanyak 11 lokal berjumlah 374 siswa dan disekolah terdapat 3 kelas, yakni Kelas 7,8 dan sembilan. Sehingga jumlah murid dengan angka terendah berjumlah 1.122 siswa. Jika dihitung dengan harga buku LKS yang berjumlah Rp.124.000/siswa/9 buku, berarti pihak sekolah mampu mengutip uang penjualan buku LKS sebesar Rp. 139.128.000 /semester.

Sementara, seorang wali murid yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jika buku LKS ini tidak dibeli atau tidak ada. Akan berdampak terhadap anak mendekati ujian nanti.

“Kalau tidak membeli buku LKS, mendekati Ujian nanti ada tekanan” Jelas sumber.

Menurutnya, kegiatan jual buku ini, hanya untuk kepentingan bisnis belaka, apalagi jumlahnya bukan hanya 1 buku saja.

Jelas ini untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Beliau mengatakan meskipun diberlakukan pembelian buku, itu tidak berdampak pada kualitas pendidikan anak.

“Meskipun diberlakukan pembelian buku, itu tidak berdampak pada kualitas pendidikan anak” Jelas Sumber.

Selain itu, buku LKS yang dibeli tanpa dibuat atau diciptakan oleh guru akan berdampak pada ketidak pahaman dan ketidaktahuan pada murid, dimana salah satu tupoksi guru itu adalah mengevaluasi hasil belajar siswa, yg berarti guru itu harus menciptakan alat evaluasinya seperti pembuatan soal – soal belajar pada siswa.

“LKS atau buku soal itu harusnya guru yang membuatnya, jika dibeli dari luar, ini akan berdampak pada ketidak pahaman murid. Salah satu Tupoksi guru itu mengevaluasi hasil belajar. Bagiamana bisa mengevaluasi sedangkan buku soal itu bukan guru yang membuatnya atau menciptakannya” Terang sumber.

Terpisah, Kepala sekolah SMPN 3 Medan, Ibu Nurhalima saat dikonfirmasi watawan melalui via Whatshap telah memblokir nomor kontak wartawan.

Dikonfirmasi lewat nomor kontak lain via Whatshap, terkait adanya pungutan liar (Pungli) di Sekolahnya, hanya dibaca saja, dan tidak mau menjawab. Dicoba untuk ditelfon via Whatshap hanya berdering namun enggan menjawab.(ri).

Comments on Facebook