Binjai.AnalisaOne.com – Dinamika politik kekuasaan usai di lantiknya beberapa pimpinan OPD di Kota Binjai terus mendapati sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.
Sebab, Kekuasaan dan jabatan walikota terlihat menjadi kunci dalam metode pemilihan bursa lelang yang baru-baru ini berjalan di Pemerintahan Kota Binjai. Hal ini diungkapkan oleh praktisi hukum Ferdinand Sembiring,SH,MH kepada wartawan.
Bagaimana tidak, situasi politik kekuasaan telah ditunjukan oleh Walikota Binjai dalam bursa lelang Seketaris Daerah dan salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat konspirasi hingga memiliki catatan buruk saat keduanya menjabat.
“Apakah kita puas dengan bursa lelang di pemerintahan Kota Binjai???.ternyata hal itu adalah ucapan belaka, bersih dalam penentuan jabatan lelang tidak didasarkan pada kemampuan dan kompetensi orangnya, Bahkan terlihat jelas bursa lelang di Kota Binjai menjadi politik kekuasaan dan dugaan nepotisme”ungkap Ferdinand.
Menurutnya, Walikota Binjai telah memilih salah satu dari tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun terpilih Chairin Simanjutak yang teriang masih memiliki catatan keluarga dengan walikota Binjai.
Bahkan, Chairin yang dipilih sebagai sekda terus di desak oleh mahasiswa agar bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran parkir saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
Tidak hanya Chairin saat itu, Arif Sihotang yang menjadi garda Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir juga terlibat dalam politik kekuasaan dan jabatan.
Sebab Arif juga menjadi Kepala Bidang di Dinas Perhubungan bersama Chairin yang berhasil menduduki jabatan strategis di Pemerintahan Kota Binjai, padahal keduanya memilki catatan buruk dan hutang dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Binjai hingga PAD bocor sejak tahun 2022 s.d tahun 2024.
“Walikota Binjai ternyata benar tidak komit dan tidak paham dengan birokrasi yang mampu meningkatkan pendapatan keuangan kota Binjai. Walikota malah terlihat melakukan dugaan nepotisme dalam meletakan orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam pengelolaan parkir di Dinas Perhubungan, namun dipilih sebagai pejabat tinggi. Dan itu telah di tunjukan oleh Walikota Binjai dalam bursa lelang yang saat ini telah berlangsung.Bagaimana nasib Kota Binjai kedepan?” Sesal Ferdinand.
Ferdinand menambahkan bahwa peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam pelayanan Pemerintahan Kota Binjai harus dimiliki oleh setiap ASN baik dalam jabatan Seketaris Daerah (Sekda) ataupun Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
“Itu dibuktikan dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Walikota Binjai dalam mencari pemimpin baru yang berani dan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan keuangan kota Binjai”sebut Ferdinand.
“Kita menyesalkan tidak adanya evaluasi jabatan saat menjadi Kadishub Binjai sejak tahun 2022 s.d tahun 2024 oleh walikota Binjai dan DPRD Binjai, lantas ada apa itu???, hingga persoalan parkir tidak terselesaikan dan carut marut.bahkan memilki catatan tidak tercapai target berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara sejak tahun 2022 s.d 2024″kata Ferdinand.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Defenitif, Harimin Tarigan saya dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp terkait parkir di Kota Binjai yang menjadi bocor tidak mau menjawab. Namun saat ditemui dihalaman Kantor Walikota berjanji akan memberikan informasi terkait Parkir.
“Pansel Bursa Lelang Kota Binjai Ternyata Masih Hubungan Keluarga Walikota Binjai”
Politik kekuasaan dan jabatan yang termasuk dalam “Nepotisme Jabatan” diduga dilakukan oleh walikota Binjai, ternyata sudah terlihat sejak adanya pergeseran atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai sebelum lelang di laksanakan.
Ferdinand saat dilakukan wawancara eksklusif disalah satu cafe terletak di Kota Binjai, menduga bahwa ternyata Walikota telah menempatkan jabatan strategis kepada Kepala Dinas Perizinan Binjai, Heni Sri Dewi yang juga dikabarkan masih ada hubungan keluarga dengan walikota Binjai dan kini dipercaya menjadi kepala Inspektorat Kota Binjai.
Dalam bursa lelang, Heni Sri Dewi sebagai kepala Inspektorat juga menjadi panitia bursa lelang jabatan Pejabat Tinggi Pratama Pemerintahan Kota Binjai.
Kemulusan tentang nepotisme jabatan di kota Binjai ini ternyata jauh sebelumnya diduga sudah di rencanakan. Bahkan bursa lelang di Kota Binjai juga jauh dari pantauan Aparat Penegak Hukum (APH). Bahkan Ombudsman Sumut yang terlihat seperti menjadi penonton.
“Ternyata kondisi ini jauh sebelumnya diduga sudah direncanakan. Dan ini jelas bahwa nepotisme jabatan yang ditunjukan oleh Walikota tidak tersentuh hukum. Bahkan terimbas dengan bursa lelang yang terlalu dipaksakan untuk memilih calon yang masih kaitan keluarga. Mungkinkah Kota Binjai akan baik-baik saja??”tanya Ferdinand mengakhiri.
Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Binjai,Heni Sri Dewi yang juga ketua Panitia Seleksi lelang jabatan dikonfirmasi wartawan terkait dugaan kejahatan dan maladministrasi pada bursa lelang tidak mau menjawab.
Begitu juga dengan Kepala BKD Kota Binjai, Fauzi yang dikonfirmasi wartawan terkait nepotisme jabatan dan anggaran pelaksanaan lelang jabatan dalam satu OPD serta dasar Pemko Binjai menunjuk satu orang dari tiga rekomendasi, padahal orang tersebut memiliki catatan buruk tidak mau menjawab.
Sikap bungkam ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Binjai sedang tidak baik-baik saja dan mendesak agar Kementerian Dalam Negeri turun tangan dalam bursa lelang jabatan yang terkesan melakukan nepotisme jabatan.(ri).
