Binjai.AnalisaOne.com – Upaya Pemerintahan Kota Binjai dalam melakukan relokasi pedagang di Kota Binjai belum mendapati titik terang. Meskipun dinilai lamban, namun pemerintahan Kota Binjai terus berupaya dalam melakukan relokasi pedagang.
Pujasera, ya Pusat Jajanan Serba Ada yang dahulu pernah menjadi icon kota Binjai kini menjadi kenangan yang tersimpan mendalam.
Bagi masyarakat Kota Binjai, pujasera menjadi utama pusat kuliner agar pemerintah Kota Binjai lebih menjaga estetika Kota terutama para pedagang yang menjadi alat peras sekelompok orang.
Sayangnya Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Binjai, Hamdani Hasibuan seakan tidak mampu bekerja disaat walikota didesak turun oleh para pedagang lantaran belum memiliki Relokasi ke Pedagang.
Bukan solusi, Dinas Perdagangan Kota Binjai lebih memilih disewakan dari pada Relokasi Pedagang ke Pujasera untuk menambah estetika pemerintahan Kota.
Para pedagang mengaku berjualan di seputaran lapangan merdeka di mintai biaya dari mulai ribuan hingga ratusan ribu. “Kalau kami perbulan bayarnya bang, di hitung seperti parkir jadi bulanan ada yang Rp.300.000 s.d 500.000/ bulan”ungkap para pedagang di seputaran lapangan merdeka.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi Dimata publik.sebab saat ini puluhan satpol PP yang berjaga di seputaran lapangan merdeka juga menghimbau bagi pedagang untuk taat aturan, tetapi enggan menindak pedagang yang mencuri listrik.
Kondisi ini memicu desakan masyarakat agar tidak menjadi alatperas terhadap istansi yang berwenang.
Bahkan, Pujasera yang digadang mampu meningkatkan PAD Kota Binjai, kini sirna sudah lantaran Hamdani Hasibuan dinilai tidak mampu bekerja.
Sementara, menyikapi hal ini praktisi hukum M.Rafandi Harahap, S.H.,M.H menyangkan sikap walikota Binjai yang seolah peduli pedagang namun lupa akan janji politik.
Relokasi pedagang menjadi primadona peningkatan PAD jika ditata dengan baik dan ekslusif. Pandi mencontohkan adanya gagasan pemko Binjai jika memindahkan para pedagang kaki lima di lokasi Pujasera akan banyak menyelamatkan pedagang.
“Kita mencontohkan jika para pedagang kuliner ditata dipusat jajanan serba ada (Pujasera) akan menambah estetika Kota Binjai. Dan tanah lapang menjadi lokasi permainan bagi penjual mainan agar dapat menciptakan suatu pasar tersendiri”kata Fandi.
Pemerintah didorong untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi dan gagasan guna peningkatan pendapatan daerah, bukan menutup dan tidak tahu berbuat untuk apa.
“Yang menjadi persoalan ini para pedagang di gusur tanpa relokasi, harusnya pemko sudah siap, sudah matang dalam hal ini, bukan menjadi contoh buruknya sistem pemerintahan Kota yang tidak tahu bekerja atau bekerja dengan sistem terbalik. Ini teori pembodohan” Ujar Rafandi.
“Bagaimana bisa pemko Binjai mengeluarkan surat untuk penggusuran pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan, tetapi tidak ada solusinya untuk memberikan Relokasi.ini pemerintahan yang terbalik, tidak memahami apa itu reaksi dan aksi. Dan ternyata terbukti pedagang mengamuk di kantor walikota hingga kecewa” ujar fandi.
Sementara, dalam pertemuan pedagang dan BKM Mesjid Agung kemarin, yang dihadiri oleh Seketaris Daerah,Chairin Simanjuntak meminta agar relokasi pedagang secepaatnya menemukan titik terang agar bisa berjualan kembali.
“Kami heran, ternyata baru ini pemerintah kota Binjai melakukan kordinasi kepada pak BKM. Kami minta agar Pemko segera melakukan relokasi agar kami bisa bertahan hidup, Kami sudah lama tidak berjualan, jadi tolong pak walikota agar secepatnya di lakukan “kesal warga.(ri).
