Langkat.analisaOne.com – Puluhan warga Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas kondisi jalan penghubung dua Kecamatan rusak parah dan tidak pernah mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Langkat.
Aksi tersebut berlangsung cukup panas dan penuh tekanan hingga warga melakukan pemblokiran jalan terhadap truk-truk pabrik dan galian C yang melintas dilokasi. Selasa, (19/5).
Pantauan dilokasi, Kerusakan jalan yang semakin hari semakin parah ini diduga kuat disebabkan oleh aktivitas kendaraan berat milik perusahaan industri dan pengangkut bahan galian C yang melintas setiap hari dengan muatan melebihi batas tonase yang diduga diizinkan.
Akibat beban berlebih tersebut, badan jalan hancur tak terkendali, namun hingga kini tidak ada langkah nyata perbaikan atau pengaspalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meski kepemimpinan Bupati Langkat telah berganti beberapa kali.
Koordinator aksi sekaligus perwakilan Aliansi Mesjid Desa Kwala Air Hitam, Didik Gunawan, didampingi Sapriadi, menyampaikan bahwa kemarahan warga memuncak karena janji-janji yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ternyata hanya tinggal janji belaka tanpa tindakan nyata.
“Kami sangat kecewa. Padahal sebelumnya kita sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun kenyataannya tidak ada perbaikan apa pun yang dilakukan. Karena itulah, saya bersama masyarakat Desa Kwala Air Hitam terpaksa melakukan aksi turun ke jalan ini,” tegas Didik di tengah massa aksi.
Menurut penuturan Didik, jalan yang rusak parah ini bukanlah jalan sembarangan, melainkan jalan inti yang berfungsi sebagai penghubung antar dua kecamatan, yakni antara Kecamatan Selesai dan Kecamatan Binjai.
Sayangnya, sepanjang 20 tahun terakhir, jalan strategis ini sama sekali tidak pernah disentuh perbaikan maupun pengaspalan oleh Pemkab Langkat khususnya Dinas PUPR Kabupaten Langkat.
“Kita sangat menyesalkan kondisi ini. Sudah 20 tahun berlalu, Pemkab Langkat sama sekali tidak pernah melakukan perbaikan atau pembangunan di ruas jalan ini. Padahal ini adalah jalan utama, penghubung antar dua kecamatan. Banyak perusahaan besar yang melintas di sini, tapi kondisinya dibiarkan rusak begini saja,” sesal Didik.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa sebenarnya telah berupaya keras memperjuangkan perbaikan jalan ini.
Menurut Didik berbagai usulan telah dimasukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) baik di tingkat desa maupun kecamatan.
Namun, upaya tersebut seolah menemui jalan buntu saat sampai ke instansi teknis yang berwenang di tingkat kabupaten.
“Kita sangat berterima kasih kepada pihak Kecamatan dan Desa yang sudah berjuang dan mengupayakan agar jalan ini diperbaiki lewat musrembang. Namun sayang, saat usulan itu sampai ke instansi yang berwenang di Pemkab Langkat, tidak ada kelanjutan dan jalan ini tak kunjung diperbaiki,” ungkapnya.
Kekecewaan warga semakin memuncak mengingat kondisi jalan yang tidak membaik meski jabatan Bupati telah berganti. Jalan penghubung dua kecamatan ini justru semakin hancur dan berlubang parah, membuat aktivitas warga sangat terganggu dan berisiko kecelakaan.
Dalam aksinya, warga menuntut agar Bupati Langkat, Syah Afandin, turun langsung ke lokasi untuk memberikan kejelasan dan kepastian kapan jalan tersebut akan diperbaiki. Warga bahkan memberikan ultimatum tegas.
“Kami tidak akan membubarkan diri dan akan tetap bertahan di sini jika Bupati Langkat tidak datang hari ini. Kami minta Bupati Syah Afandin turun langsung, melihat kondisi nyata, dan memberikan kepastian hukum serta jadwal pasti pembangunan jalan ini. Kami butuh kejelasan, bukan sekadar janji,” tandasnya dengan suara lantang.
Parahnya lagi, warga menilai keberadaan perusahaan-perusahaan industri dan pengusaha galian C di sekitar wilayah tersebut turut menjadi penyebab utama kerusakan jalan akibat truk bermuatan berlebihan, namun mereka terkesan tidak memiliki kepedulian atau tanggung jawab sosial untuk turut merawat jalan yang mereka rusak.
Masalah kerusakan jalan ini ternyata bukan hal baru. Dulu, saat jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat masih dijabat oleh Chairul Azmi, warga pernah melakukan demonstrasi serupa. Ironisnya, persoalan jalan tidak selesai justru pejabat tersebut kini mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kepala Dinas PU di Pemerintah Kota Medan.
Puncak kekecewaan lainnya, warga dengan tegas menolak kedatangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PUPR Langkat yang berusaha mendatangi lokasi.
Menurut warga, kehadiran pejabat tersebut dinilai hanya sandiwara dan seolah-olah peduli, padahal hingga kini tidak ada solusi nyata yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun mengganggu kehidupan masyarakat Desa Kwala Air Hitam.(ri).
