Medan,AnalisaOne.com – Aroma busuk korupsi kembali menyeruak di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Kawasan dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan, yang diduga menjadi sarang praktik mafia dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Masyarakat menjerit akibat proses pengurusan PBG yang berbelit-belit, memakan waktu berbulan-bulan, dan menelan biaya yang fantastis.
Ironisnya, di tengah keluhan masyarakat, muncul kejanggalan: ada permohonan PBG yang bisa “selesai” dalam hitungan hari dan bulan hingga pertanyaan besar pun muncul: ada apa di balik kecepatan kilat ini?
Kepala Dinas Perkim Kota Medan, John Ester Lase, dan jajarannya seolah menutup mata dan telinga terhadap keluhan masyarakat.
Bahkan, Kadis Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase lebih memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media, begitu juga sekertarisnya, Raja Dhina Hafdelina yang ditanya adanya pengurusan secepat kilat juga tak mau menjawab semakin memperkuat dugaan adanya praktik “permainan” di dinas yang dipimpinnya.
Melihat hal itu, Polda Sumatera Utara tidak boleh tinggal diam! Desakan agar APH turun tangan mengusut tuntas dugaan praktik mafia PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan semakin menggema.
Sufri salah satu masyarakat Kota Medan menyebutkan bahwa sudah muak dengan praktik dugaan korupsi yang merugikan dan menghambat pembangunan kota melalui Pendapatan Retribusi Daerah.
“Sudah banyak Dinas ini miliki catatan buruk. Saat ini kembali lagi buruk, sehingga harus di evaluasi kembali”kata Sufri kepada wartawan.Selasa,(18/11).
Jika terbukti ada oknum yang bermain mata dalam pengurusan PBG, Polda Sumut harus menyeret mereka ke meja hijau dan memberikan hukuman yang setimpal.
“Kita minta agar diperiksa semuanya. Sebab banyak dugaan permainan dalam pengurusan izin PBG di Dinas Perkim Medan”sebutnya.
Jangan biarkan Dinas Perkim Kota Medan menjadi sarang mafia yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik Kota Medan!(Tim).
