Medan. AnalisaOne.com I Sangat disayangkan Gedung DPRD Sumut yang kurang perawatan hingga terlihat kusam dan berusakan. Sementara, Kantor Gubernur Sumatera Utara di tengah covid-19 dilakukan renovasi sebesar Rp. 37,7 milyar bagaikan hotel berbintang lima.
Terlihat kondisi Gedung DPRD Sumut yang mulai berbocoran, toilet yang rusak, maupun ornamen dinding serta ikan-ikan hias yang berhilangan atau bermatian, seakan-akan tidak ada respon para anggota Dewan untuk merawatnya.
Sekwan DPRD Sumut, Afifi Lubis tahun 2020 malah lebih memilih merehab taman sebesar Rp.200 juta dan membeli laptop 100 unit senilai Rp 1,8 milyar. Sekwan Afifi Lubis lagi-lagi tak menghiruakan perawatan gedung DPRD Sumut.
Ditahun yang sama berdasarkan data Sirup, Gedung wakil rakyat tersebut kembali mendapatkan perawatan dari Afifi lubis, sayangnya anggaran sebesar Rp.257 juta hanya untuk rehab gedung DPRD Sumut pasca unjuk rasa.
Saat awak media beberapa kali mencoba menghubungi untuk mendapatkan konfirmasi, Sekwan DPRD Sumut ( Afifi Lubis ) tidak berada di kantor dan terkesan menghindar.
Salah seorang stafnya, menyebut kalau Afifi berpesan, tidak bisa diganggu. “Bapak lagi lelah, Baru tadi pagi pulang dari Madina dan langsung ke rumah Dinas Gubernur,” Ucapnya.
Sedangkan Kabag Umum Setwan, Muda Lubis, yang dikunjungi awak media keruangannya sedang keluar dan juga terkesan menghindar.
Sementara, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. lebih memilih diam saat dikonfirmasi terkait kondisi tersebut melalui pesan WhatsApp-nya beberapa waktu lalu. Politikus PDI Perjuangan itu tidak menggubrisnya meski pesan sudah terbaca.
Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Nasution saat disambangi di ruang kerjanya. Politikus Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan kondisi gedung tempat ianya bekerja.
“Kita sebenarnya prihatin dengan kondisi itu. Dan memang gedung ini perlulah segera diperbaiki agar anggota dewan maupun tamu yang datang berkunjung, merasa nyaman. Tapi saya yakin bahwa pada tahun ini akan diperbaiki,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Senada, Wakil Ketua Komisi C, Zeira Salim Ritonga juga menyatakan keprihatinannya.
“Tapi Sekwan, katanya, tidak ada mengusulkan anggaran untuk rehab Gedung DPRD Sumut saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun Anggaran (TA) 2021, sebutnya kepada media, Senin (26/04) Ketika berada di Gedung DPRD Sumut.
Ketika dimintakan tanggapannya melihat kondisi Gedung Dewan yang tidak terawat,
“Saya tidak tahu soal usulan rehab gedung dewan ini. Tapi setahu saya tidak ada diusulkan Sekwan dalam pembahasan RAPBD TA 2021. Saya kan juga ikut di Badan Anggaran (Banggar – red.). Entahlah, mungkin Sekwan ada menganggarkan, Kan enggak mungkin detail saya dapatkan informasi itu. Bahwa pembahasan di Badan Anggaran dilakukan secara gelondongan. Sampai di satuan dua saja. Satuan tiganya kita tidak masuk kesana kemarin,”Ucap nya.
Namun soal pengusulan gedung dewan, Zera mengatakan tidak ada usulan terkait berapa jumlah anggaran rehab.
“Saya dengar juga tidak ada permintaan dari Sekwan karena semua diucapkan dalam rapat Banggar,” ucapnya.
Ia mengatakan, Sekwan tidak perlu harus disuruh, Apalagi kondisi gedung dewan yang seperti sekarang ini, seharusnya menjadi perhatian serius Sekwan. karena dia tahu yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi tidak harus diusulkan dewan sebab itu menyangkut hal teknis.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap agar kondisi gedung dewan itu dapat segera diperbaiki.
“Gedung dewan ini perlulah direhab. Kan malu kita melihat bocor-bocor itu. Termasuk kondisi toilet yang perlu direvitalisasi. Bukan artinya ditengah situasi sekarang ini kita tidak peduli dengan uang rakyat, Tetapi yang mana dibutuhkan untuk direhab, ya direhablah. Kita bukan minta yang baru. Bukan itu. Agar rakyat jangan salah paham dengan kita,” sarannya.
Baginya, bila dibandingkan dengan membangun ruang VVIP yang baru di Bandara Kuala Namu mencapai Rp 30 miliar, rehab Gedung DPRD Sumut jauh lebih perlu.
“Untuk apa membangun ruang VVIP itu ? Dalam situasi Covid saat ini lalu-lintas pesawat dan tamu yang datang juga kecil. Jadi untuk apa itu anggaran pembangunan yang ditampung dalam APBD TA 2020 oleh Dinas Perhubungan Provsu itu ?. Saya nanti akan melihat LKPJ-nya, apakah sesuai dengan speknya,” Pesannya.
Diingatkannya agar saat ini, dewan itu jangan hanya diam melihat kondisi rakyat. Dewan harus selalu berbicara mewakili kepentingan rakyat, agar penggunaan anggaran APBD bermanfaat dan berdaya guna sebesar-besar untuk kepentingan rakyat.
Sementara, Pantauan awak media dilokasi, saat hujan pada Selasa (27/04) kemarin, terlihat empat buah ember sudah dipersiapkan di depan tangga menuju lantai dua untuk menampung kebocoran gedung wakil rakyat itu.(Tim).
