Medan.analisaOne.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui digitalisasi, menyebutkannya sebagai kebijakan positif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola energi nasional saat ini.
Di tengah tantangan distribusi subsidi yang kompleks, pembenahan berbasis teknologi dinilai rasional untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan melalui monitoring transaksi real-time, optimalisasi CCTV terintegrasi, serta penerapan barcode MyPertamina merupakan komitmen nyata untuk menutup celah penyalahgunaan.
“Digitalisasi pengawasan bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sistem real-time monitoring, integrasi CCTV, serta penggunaan barcode MyPertamina menunjukkan komitmen serius dalam menutup ruang penyalahgunaan di seluruh rantai distribusi,” ujarnya Kamis (19/2/2026).
Ia menambahkan, BBM subsidi adalah instrumen kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.
“Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten, tegas, dan berkelanjutan. Setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi merugikan masyarakat yang paling membutuhkan.”terangnya.
HMI Sumut juga menyoroti penindakan terhadap sekitar 60 SPBU di Sumatera Utara sepanjang 2025 sebagai bukti evaluasi operasional yang aktif.
Pemberian sanksi bertahap, dari surat peringatan, pembinaan, hingga penghentian operasional sementara, dinilai mencerminkan penegakan aturan yang tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Menurut HMI Sumut, penegakan aturan harus terus diperkuat melalui audit berkala, evaluasi berkelanjutan, serta pengawasan lapangan khususnya di wilayah berisiko tinggi.
Selain itu, peningkatan kualitas digitalisasi, integrasi data, dan mekanisme respons cepat terhadap anomali distribusi menjadi kunci untuk mempersempit ruang penyimpangan.
Organisasi mahasiswa ini juga mendorong sinergi berkelanjutan antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna memastikan kebijakan subsidi berjalan sesuai regulasi dan tujuan negara.
Digitalisasi dinilai tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan stabilitas distribusi, ketahanan energi, serta rasa keadilan sosial.
Sebagai elemen mahasiswa dan kontrol sosial, HMI Sumut menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal kebijakan distribusi energi bersubsidi di Sumatera Utara, demi memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan melindungi hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat utama.(ri).
