Foto Ilustrasi
Binjai.AnalisaOne.com – Dugaan nepotisme jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penempatan pejabat tinggi Kota Binjai semakin memanas, membuat warga dan kalangan pemantau pemerintah menuntut intervensi Ombudsman Sumatera Utara.
Bagaimana sistem yang seharusnya berbasis kemampuan dan prestasi malah runtuh tergeser oleh kepentingan pribadi.
Di tengah kesibukan pemerintahan Kota Binjai, sebuah keluhan tajam muncul dari berbagai kalangan masyarakat dan pemantau pemerintahan terkait penempatan jabatan struktur Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga tidak adil.
Ferdinand Sembiring, SH.MH, seorang praktisi hukum yang dimintai tanggapan oleh wartawan mengungkapkan kekhawatiran bahwa walikota Amir Hamzah terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk menempatkan orang-orang dekat, bahkan saudara, ke posisi penting, bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi.
“Kita melihat Pemerintahan Kota Binjai sedang tidak baik-baik saja,” ujar Ferdinand kepada wartawan.
“Pejabat tinggi dipilih karena kedekatan atau pesanan, bukan kinerja. Bahkan yang baru pindah tugas atau tidak punya catatan prestasi bisa menduduki jabatan itu.”ungkapnya.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Ada kabar tentang “bursa lelang jabatan” yang berlangsung di akhir tahun dikatakan sarat kepentingan.
Ferdinand menyebutkan adanya dugaan bahwa kepala daerah memiliki porsi kewenangan penilaian, penentuan jabatan membuat proses pemilihan semakin jauh dari prinsip keadilan.
“Pemilihan pejabat bukan sekedar mengikuti lelang semata,yang terpenting adalah mereka punya prestasi dan tidak ada catatan buruk. Tapi sekarang, sistemnya sudah tidak sehat, ini warisan buruk bagi Kota Binjai”Jelas Ferdinand.
Dorongan untuk Ombudsman Sumut turun tangan menjadi semakin kuat. Masyarakat berharap lembaga pengawas ini bisa meneliti secara mendalam, memastikan bahwa penempatan jabatan kembali berbasis kompetensi, dan menegakkan rasa keadilan dalam birokrasi.
Tanpa intervensi yang tegas, kekhawatiran akan terjadinya kerusakan pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus membesar.
Terpisah, terkait adanya dugaan nepotisme jabatan oleh Pemerintahan Kota Binjai, Ketua Ombudsman Sumatera Utara, Herdensi yang dikonfirmasi tidak mau membalas, membuat publik kecewa.
Sikap diam ataupun tak mau berkomentar ini menimbulkan dugaan sepekulasi adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan hingga sarat malad administrasi oleh pemerintahan Kota Binjai. benarkah akan terungkap???(ri).
