Binjai.AnalisaOne.com I Kota Binjai kini di gegerkan dengan pernyataan salah satu mantan anggota DPRD Kota Binjai,Joko Basuki dari Partai Gerindra.
Dimana Joko Basuki yang saat ini dikabarkan telah keluar dari partai Gerindra dan beralih memberikan dukungannya kepada Walikota Binjai, Amir Hamzah terlihat membuat kontroversi di akun tiktok hingga menjadi pertanyaan publik.
Eks Kader Partai Gerindra yang membawanya duduk sebagai anggota DPRD Binjai viral atas pernyataan yang menyebutkan bahwa Amir Hamzah sebagai Walikota Binjai terbukti bagus menyusun kerangka pemerintahan Kota Binjai, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan untuk Kota Binjai.
“Aku 5 tahun jadi Anggota DPR sebagai pemerintahan Daerah, aku sudah tahu itu Mak Amir (Amir Hamzah) memang kinerjanya bagus. kerangka pembangunan yang di letakan dalam memimpin Kota Binjai, terutama untuk pengelolaan keuangan untuk pembangunan segala bidang, itu sudah paten. kalau yang lain mau tahu kau, itu masih janji-janji, masih belajar.udahlah Mak Amir aja la” kata Joko Basuki saat dilansir dari akun tiktok yang beredar.
Sementara, Pernyataan Joko Basuki tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Pemerintahan Kota Binjai. Ia diduga membuat kontroversi atas pernyataan tentang pengelolaan keuangan Kota Binjai saat di Pimpin Amir Hamzah sebagai Walikota Binjai baik.
Padahal temuan BPK tahun 2022 anggaran Pendapatan Keuangan Pemko Binjai saat di Pimpin Walikota Binjai, Amir Hamzah diduga banyak tidak terealisasi. Hal itu membuat Kota Binjai bobrok dalam menjalankan roda Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) hingga berpengaruh pada pembangun dan realisasi anggaran yang banyak tidak tercapai.
Defisit anggaran Pemko Binjai kini terhendus tidak sesuai kenyataan dan menjadi temuan BPK tahun 2022 dan 2021. Dimana dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemko Binjai oleh BPK RI, realisasi anggaran PAD tahun 2022 dan 2021 tidak mencapai target.
Pemko Binjai memiliki anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp.135.077.107.047, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp.63.712.081.831. sedangkan untuk tahun 2021 hanya terealisasi sebesar Rp.54.479.285.636. atau sebesar 47,17%.
Sementara Pajak Retribusi Daerah, pemko Binjai tahun 2022 telah menganggarkan anggaran sebesar Rp.20.546.897.932, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp.5.562.488.614 atau sebesar 27,09%, dan untuk tahun 2021 hanya sebesar Rp.4.028.860.805.
Joko Basuki yang dikonfirmasi wartawan hingga berita ini diterbitkan belum mau menjawab.
Terkait temuan itu, Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Asset RI (LPPAS-RI) Kota Binjai, Zulkifli Gayo sangat menyayangkan adanya pernyataan eks anggota DPRD Biniai, Joko Basuki dari partai Gerindra yang menyebutkan pengelolaan keuangan Kota Binjai saat di jabat Walikota Binjai Amir Hamzah sangat baik.
Padahal jika melihat lebih jelas atas temuan BPK, bahwa Pengelolaan keuangan Pemko Binjai ternyata banyak yang tidak terealisasi hingga menyebabkan kekurangan realisasi anggaran.
“Kita sangat menyayangi adanya pernyataan dari eks Anggota DPRD Binjai dari partai Gerindra, Joko Basuki tentang pengelolaan keuangan telah baik saat di jabat oleh Walikota Binjai Amir Hamzah. Kita khawatir pernyataan itu bisa menjadi polemik di jajaran Kota Binjai. Jangan karena kepentingan menjadi tim sukses walikota, terus ia membuat fitnah atas pengelolaan keuangan kota Binjai, harusnya dirinya berani mengungkapkan yang benar hingga akan berdampak pada perubahan Kota Binjai. Apa terusan Kota Binjai ingin seperti ini???, maka masyarakat harus bijak, jangan terprovokasi atas tudingan bahasa keuangan Kota Binjai baik”kata Zulkifli.
Zulkifli menyebutkan bahwa pernyataan itu juga terbantahkan dengan adanya beberapa kegiatan di masing-masing OPD Pemerintahan Kota Binjai yang tidak terealisasi.
“Artinya tidak memiliki dana lantaran keuangan defisit. Hal ini menunjukan bahwa terbengkalainya kegiatan di masing-masing OPD lantaran tidak memiliki dana di BPKAD untuk menjalankan kegiatan di masing-masing OPD” kata Zulkifli.
Zulkifli menghimbau masyarakat Kota Binjai jangan mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai data apalagi di katakan oleh oknum Eks DPRD Kota Binjai yang tidak berdasar. Jadi kami meminta agar masyarakat harus lebih aktif dalam menentukan pilihan dan selalu melihat sejelas-jelasnya mana pemimpin yang bisa membawa perubahan Kota Binjai.
“Artinya masyarakat harus lebih aktif untuk berpikir positif dan selalu bertanya dan berkordinasi agar Kota Binjai ini mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Hal ini agar kedepan Keuangan Pemerintahan Kota Binjai dapat stabil hingga dapat mensejahterakan masyarakat dalam sektor pembangunan dan lainnya. Seperti Kota Medan yang saat ini banyak mendapatkan bantuan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Pusat” ujar Zulkifli mengakhiri.(ri).
