Sunggal.AnalisaOne.com – Program bedah rumah tahun 2025 yang diharapkan Pemkab Deli Serdang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berubah menjadi kekecewaan mendalam.
Fakta mengejutkan di balik gembar-gembornya peluncuran program bedah rumah oleh Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan yang diduga dibiayai dari anggaran CSR perusahaan, ternyata meninggalkan misteri dan catatan buruk yang harus diusut tuntas.
Pasalnya, jajarannya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Deli Serdang seakan tidak mendukung program kerja yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kinerja dan krakter blak-blakan Bupati kepada warga, bahkan kondisi ini jelas membuat citra kepala daerah menjadi malu.
“Pekerjaannya lewat waktu bang. Kemarin di bulan Januari 2026 masih ada yang dikerjakan, kayak mencicil gitu dananya bang,” kata seorang warga yang merahasiakan namanya kepada wartawan.
Pantauan wartawan menunjukkan Dinas Perkim Deli Serdang tampak lebih fokus mencari panggung daripada kualitas pengerjaan. Dari 19 penerima manfaat program bedah rumah layak huni di Kecamatan Sunggal, satu rumah menjadi titik fokus karena hingga kini belum siap dan dinyatakan dana tidak mencukupi.
Meskipun sebelumnya kegiatan sudah melewati tenggat waktu akibat anggaran yang mandek, kondisi rumah milik warga di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal malah semakin terpuruk dan belum selesai hingga saat kini.
Terbukti, bangunan rumah milik Rosita, salah satu penerima manfaat banyak menggunakan kayu bekas. Bahkan, struktur bangunan belum siap karena kekurangan bahan dan belum diplester sama sekali.
Aswadi, suami dari Rosita yang dikunjungi wartawan, membenarkan bahwa bantuan program bedah rumah tahun 2025 tidak selesai dan terbengkalai.
“Ia bang, tidak siap rumah saya bang! Ditinggal orang dinas Perkim aja bang. Saya sudah tanyakan, kata orang dinas cuma segitu dananya bang yang bisa dibantu. Jadi rumah kami ini setengah jadi,” ujar Aswadi dengan nada kesal.
Ia juga menyebutkan tidak mengetahui berapa besar anggaran yang diberikan oleh dinas, karena pihaknya hanya menerima bantuan berupa barang tanpa keterangan jumlah anggaran.
“Kalau anggaran kami tidak diberitahu bang berapa jumlahnya, cuma barang aja yang dikasih bang. Tapi tidak diketahui berapa nilai anggarannya yang digantikan barang,” tambahnya.
Aswadi mengaku harus rela tidak bekerja karena kondisi rumah yang belum layak huni. Bahkan, gaji yang dijanjikan sebesar 5 juta rupiah untuk upah tukang dibayarkan dua minggu sekali.
“Lihatlah bang, saya jadi tidak bisa kerja karena rumah ini tidak siap. Itupun anak saya ikut jadi kenek bangunan tapi tidak digaji, supaya rumah cepat selesai. Eh ternyata barangnya kurang, batu bata, kayu, sampai kunci pintu saja tidak ada,” keluhnya.
Disinggung tentang penggunaan kayu bekas dan belum adanya plesteran, Aswadi terlihat bersedih. “Katanya cuma segitu bantuannya bang, tidak ada lagi. Jadi saya akali pakai kayu bekas untuk menyambungnya. Kalau mengharap bantuan itu kurang bang, kita bahkan belum terima kunci bang, makanya rumah tidak selesai,” ujarnya dengan sesal.
Sementara salah satu ASN Dinas Perkim yang dikenal sebagai Saqia Al (akrab disapa Bang Al) dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatshap mengaku bahwa lebih afdol yang menjawab adalah kepala Bidang perumahan, yakni pak Mawardi.
“Izin bangda… Lebih afdolnya abang bertanya sama kabidnya aja ya bang, Pak Mawardi selaku Kepala Bidang Perumahan. Biar beliaulah yang menjelaskannya,” ungkap Al, Selasa, (17/2).
Hingga berita ini diterbitkan, Pak Mawardi belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi.(ri).
