Perwakilan AMPH saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
Jakarta.analisaOne.com – Gelombang tuntutan terhadap pemberantasan korupsi di Sumatera Utara mencapai babak baru. Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) secara resmi menyeret dugaan praktik “jual beli” proyek yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Binjai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/2/2026) lalu.
Langkah radikal ini diambil menyusul mosi tidak percaya terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Sumatera Utara yang dinilai lamban dan jalan di tempat dalam menangani kasus tersebut.
Pimpinan Aksi dan Propaganda AMPH, Muhammad Liputra, menegaskan bahwa pelaporan langsung ke Gedung Merah Putih Jakarta adalah bentuk kekecewaan mendalam atas mandeknya proses hukum di daerah.
Sebelumnya, AMPH telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejati Sumut, namun merasa aspirasi dan bukti yang disodorkan tidak mendapat respons yang progresif.
“Kami sangat kecewa dengan lambannya APH di Sumut. Seolah ada pembiaran terhadap praktik kotor ini. Maka hari ini, kami serahkan langsung bukti-bukti dugaan jual beli proyek tersebut ke KPK agar segera diproses secara transparan dan tanpa pandang bulu,” tegas Liputra di depan Gedung KPK.
Dalam pelaporan tersebut, tim AMPH mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti krusial yang mengarah pada keterlibatan Sekda Binjai dalam pengaturan proyek-proyek strategis. Mereka menuntut lembaga antirasuah tersebut untuk segera melakukan penyelidikan guna memutus mata rantai korupsi birokrasi di Kota Binjai.
Liputra menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencederai integritas pelayanan publik dan merugikan keuangan negara.
Tidak main-main, AMPH memberikan tenggat waktu yang ketat bagi KPK untuk menunjukkan progres nyata. Jika dalam kurun waktu satu minggu tidak ada langkah konkret, aliansi mahasiswa ini mengancam akan mengepung Jakarta dengan massa yang lebih besar.
“Ini adalah peringatan keras. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Jika dalam satu minggu ke depan KPK tidak menunjukkan pergerakan, kami siap turun ke jalan dengan aksi massa besar-besaran,” tutup Liputra dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait detail dokumen laporan yang diterima dari pihak AMPH. Publik kini menunggu apakah keberanian mahasiswa ini mampu membongkar tabir dugaan korupsi di jantung pemerintahan Kota Binjai.(Tim).
