Langkat,AnalisaOne.com – Kabupaten Langkat kembali diterpa badai korupsi. Kali ini, dugaan praktik monopoli dan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Langkat, dr. Juliana, yang mencoreng wajah pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Syah Afandim.Kamis, (11/9).
Skandal ini bermula dari surat pemberitahuan berlogo Dinas Kesehatan yang diduga kuat merupakan titah dr. Juliana kepada seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten Langkat. Isinya tak main-main: mewajibkan seluruh calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga paruh waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan RSU Tanjung Pura.
“Benar, surat itu sudah sampai kepada kami,” ungkap seorang Kapus yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi awak media. Namun, ia memilih bungkam saat ditanya mengenai keabsahan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, alih-alih di Labkesda dan RSU Tanjung Pura yang telah “ditunjuk”.
Dugaan intervensi ini memicu amarah dari kalangan aktivis. Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LPPAS-RI dan P3HSU, dengan lantang meminta Bupati Langkat untuk segera mencopot dr. Juliana dari jabatannya.
“Pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di rumah sakit terdekat, termasuk Puskesmas. Tidak ada aturan yang mengharuskan di lokasi tertentu,” tegas Zulkifli, Ketua LSM LPPAS-RI, yang didampingi Jaspen Pardede, Direktur Eksekutif P3HSU. “Ini jelas monopoli dan harus diusut tuntas!”
Kedua LSM ini juga menyoroti dugaan pungli yang menyertai “arahan” Kadinkes tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa setiap calon PPPK diduga dipungut biaya sebesar Rp75.000 untuk pemeriksaan kesehatan.
“Ini jelas pungli dan monopoli! Kondisi ini memperburuk citra Kabupaten Langkat,” kecam Jaspen Pardede dan Zulkifli.
Ironisnya, dr. Juliana memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh awak media terkait skandal ini. Sikap bungkamnya justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dan kejahatan terselubung dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon PPPK di Kabupaten Langkat yang telah ramai jadi perbincangan.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Bupati Langkat yang selama ini menggembar-gemborkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Bumi Bertuah. Publik kini menanti langkah tegas sang bupati untuk membuktikan komitmennya tersebut. Apakah dr. Juliana akan menjadi tumbal, ataukah skandal ini akan menguap begitu saja?.(ri).
