Binjai.AnalisaOne com – Ketegangan melanda Kota Binjai seiring pengesahan anggaran tahun 2026 yang mencuatkan item kontroversial, Anggaran jasa pengamanan Ketua dan Wakil Ketua DPRD kota Binjai tahun 2026 senilai Rp 600 juta.
Padahal pemerintah tengah menekankan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini malah membuat warga semakin emosi dan menuding para pejabat tersebut “mementingkan diri sendiri”.
Di tengah keresahan itu, aksi demo yang akan diadakan oleh mahasiswa dari “Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumut” (PPMS) dan gerakan masyarakat “Binjai Bergerak” pada Jumat besok (5 Desember 2025) mendapatkan dukungan penuh dari warga.
Putra salah satu warga Kota Binjai yang mewakili suara masyarakat, menyatakan bahwa aksi mahasiswa adalah “perpanjangan tangan” warga yang kecewa.
“Kami mendukung penuh adik-adik mahasiswa besok. Mereka yang dipilih rakyat, kenapa takut rakyat? Kemarin mengemis suara, setelah naik lupa,” ujar Putra dengan nada tegas. Kamis, (4/12).
Ia menantang pertanyaan mendasar: “Kalau ada anggaran pengamanan Rp 600 juta, apakah ada yang mau menjahati mereka? Justru ini cuma akal-akalan mereka saja.”imbuhnya.
Masyarakat menilai, sebagai perwakilan rakyat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai seharusnya fokus pada pembangunan merata dan kesejahteraan warga, bukan membuat kebijakan yang merugikan.
Anggaran Rp 600 juta yang dialokasikan untuk pengamanan dianggap sia-sia dan tidak sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada satupun pernyataan resmi dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai terkait dasar hukum pengesahan anggaran jasa pengamanan senilai 600 juta.
Keterbatasan informasi ini semakin menambah kecewa warga yang merasa tidak diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan keuangan kota Binjai.(Tim).
