0-0x0-0-0#
Binjai.analisaone.com – Dugaan kasus kecurangan dalam proses tender Pustu Berngam yang menyeret nama Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai, Bambang Azis Silalahi bersama tim Kelompok Kerja (Pokja) semakin berlanjut.
Sejumlah nama yang diduga kuat turut terlibat telah di panggil tim Kejaksaan Negeri Binjai untuk di mintai klarifikasi Kejaksaan Negeri Binjai atas laporan pengaduan masyarakat yang masuk beberapa waktu lalu.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai, Ronal Regen Siagian membenarkan bahwa Kepala UKPBJ Kota Binjai dan Tim Pokja telah di panggil untuk klarifikasi guna menggali fakta atas dugaan rekayasa dan pengkondisian hasil tender Pustu Berngam yang hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
“Benar, tim Intelijen telah mengundang Kepala PBJ Kota Binjai, Bambang Azis Silalahi dan tim Pokja untuk dimintai Klarifikasi” kata Ronal kepada wartawan di ruangan pengaduan, Rabu, 11 November 2026.
Ronal menjelaskan, tahap klarifikasi ini bertujuan mengumpulkan bukti permulaan. Apabila hasil pemeriksaan awal dinyatakan cukup, berkas laporan akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan.
“Jadi atas laporan itu sudah kita tindaklanjuti. Kami undang yang bersangkutan untuk klarifikasi. Nah setelah mendapat keterangan permulaan, nanti jika memenuhi baru kita serahkan untuk proses penyelidikan” sebutnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan terkait undangan klarifikasi Kejaksaan Negeri Binjai, Kepala UKPBJ Bambang Azis Silalahi enggan memberikan pernyataan jawaban dan justru mengajak wartawan untuk minum kopi. Sikap respons tersebut pun menimbulkan pertanyaan baru di kalangan publik atas kasus yang sedang digarap Kejaksaan.
Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dugaan kecurangan tender Pustu Berngam bernilai miliaran rupiah. Salah satu peserta tender dengan penawaran harga lebih rendah diduga digugurkan hanya karena menggunakan peralatan las bensin.
Dugaan berkembang, Kepala UKPBJ beserta tim Pokja Pemilihan dianggap mencari alasan dalam evaluasi teknis peralatan untuk menjatuhkan peserta penawar terendah, meloloskan perusahaan penawar harga lebih tinggi yang menggunakan mesin las listrik.
Dugaan pelanggaran tersebut terindikasi bertentangan dengan Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2022, di mana KAK/RKS diduga tidak secara eksplisit mewajibkan penggunaan mesin las listrik, sementara mutu hasil pekerjaan peserta penawar terendah menggunakan las bensin dinilai masih memenuhi standar pekerjaan. Jika dugaan tersebut terbukti, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai.(ri).
