MEDAN.analisaOne.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung meredakan polemik yang memanas antara Polri dan Kejaksaan pasca penggeledahan Café de’Clan, Cipete, oleh Korps Penindakan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Dinamika ini dinilai berpotensi parah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum nasional.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan keributan di ruang publik tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Rakyat tidak boleh terus dipertontonkan kegaduhan yang membingungkan. Kami butuh kepastian hukum, bukan narasi spekulasi. Rakyat Indonesia tidak bodoh, mereka mampu menilai dan berhak mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
HMI Sumut mengingatkan, setiap dugaan kejahatan harus diproses murni berdasarkan bukti sah dan aturan yang berlaku, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Lembaga ini juga menyayangkan maraknya narasi pahit dimasyarakatt “koruptor menuduh koruptor, koruptor menyelidiki koruptor, hingga koruptor membebaskan koruptor”. Jika dibiarkan, anggapan ini akan menghancurkan legitimasi seluruh aparat penegak hukum.
“Publik tidak melihat peristiwa satu per satu, tapi merangkai semuanya. Keraguan yang menumpuk akan meruntuhkan wibawa negara,” ujar Fuadi.
Oleh sebab itu, HMI Sumut meminta Presiden selaku Kepala Negara turun tangan menempatkan kembali penegakan hukum pada rel konstitusional.
“Kami percaya kepemimpinan Pak Prabowo mampu mengembalikan fokus semua pihak demi keadilan. Hukum harus tetap menjadi panglima, jangan biarkan perselisihan institusi mengorbankan kepercayaan rakyat pada negara,” pungkas Ahmad Fuadi Nasution.(ri).
