BINJAI.analisaone.com – Kasus dugaan penghilangan aset berupa timbangan portabel untuk penimbang muatan truk milik Dinas Perhubungan Kota Binjai yang dianggarkan pemerintah kota pada tahun sebelumnya, kini telah memasuki tahap pemeriksaan Kejaksaan Negeri Binjai.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin Simanjuntak, tercatat sebagai salah satu pihak yang telah dipanggil dan diperiksa tim penyidik kejaksaan negeri Binjai
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait keberadaan dua unit timbangan portabel untuk Pemeriksaan ODOL (Over Dimension Over Load) truk di Jalan Letnan Umar Baki serta Pos Mencirim yang dibekali Dishub Binjai.
Aset bernilai ratusan juta rupiah itu sempat menjadi sorotan publik lantaran kabarnya tak terlihat berada di kantor usia tidak lagi beroperasi di pos penimbangan, sehingga muncul dugaan aset tersebut hilang atau dijual tanpa prosedur administrasi yang sah.
Laporan warga itu kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Binjai untuk diproses lebih lanjut.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai, Ronal Regen, membenarkan kepada awak media bahwa Chairin Simanjuntak telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
Namun ia menolak merinci daftar lengkap saksi maupun tersangka yang sudah diperiksa,dan menyatakan masih harus berkoordinasi dengan tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai.
“Benar, yang bersangkutan sudah kami minta keterangan. Untuk rincian siapa saja yang sudah diperiksa, saya harus koordinasi dulu ke bidang Pidsus,” terangnya.
Tak hanya kasus aset timbangan, publik juga memperbincangkan isu dugaan persoalan honor di lingkungan Dinas Perhubungan pada masa kepemimpinan Chairin Simanjuntak.
Tetapi Upaya konfirmasi wartawan ke Sekretaris Daerah Kota Binjai hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan jawaban meskipun pesan yang dikirimkan terlihat sudah dibaca.
Terpisah, Praktisi hukum, Muhammad Rafandi Harahap, SH, M.H, menilai kasus hilangnya aset Dishub ini harus dijadikan pintu masuk Kejaksaan untuk mengusut secara menyeluruh.
Ia meminta Kejaksaan Negeri Binjai tidak hanya fokus pada perkara timbangan saja, tetapi juga menelusuri dugaan persoalan lain termasuk isu pungutan liar terkait honorer yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat.
“Kami mendesak Kejaksaan untuk membongkar seluruh jaringan dugaan pungli honorer. Kami juga meminta Walikota Binjai tidak melakukan intervensi proses hukum yang sedang berjalan, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara independen mengusut perkara ini,” tegas Rafandi.
Ia juga menyoroti kemungkinan masih banyak permasalahan aset daerah di Organisasi Perangkat Daerah lain Kota Binjai yang belum terungkap.
Masyarakat yang memiliki bukti kerugian atau menjadi korban akibat dugaan kejahatan Seketaris Daerah di diharapkan berani melaporkan bukti‑buktinya ke Kejaksaan Negeri Binjai.
“Harapan kami, seluruh pelaku yang terbukti melanggar hukum dijatuhi sanksi setimpal sehingga menimbulkan efek jera,” tutup Muhammad Rafandi Harahap.(ri).
