STABAT.analisaone.com – Hasil pemeriksaan auditor menyoroti persoalan serius pada tiga paket pekerjaan jasa konsultansi inventarisasi wilayah pesisir Kecamatan Gebang, Tanjungpura, dan Secanggang Dinas Perikanan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025.
Proyek yang seharusnya menghasilkan data pemetaan kawasan pesisir itu diduga dikerjakan tidak sesuai dokumen kontrak, berpotensi merugikan keuangan daerah senilai ratusan juta rupiah.
Ketiga paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh satu perusahaan rekanan, PT AU. Dalam dokumen penawaran tertulis masing‑masing paket membutuhkan empat orang tenaga ahli beserta tenaga pendukung untuk menjalankan inventarisasi pesisir.
Namun temuan lapangan auditor mengindikasikan keseluruhan tiga paket itu hanya dikerjakan satu orang berinisial MDS.kok bisa???
Bukan cuma jumlah tenaga yang tidak sesuai kontrak, latar belakang pendidikan MDS pun dinilai tidak memenuhi syarat kualifikasi yang tertuang di Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Setiap paket memiliki nilai kontrak di atas Rp99 juta. Setelah dipotong pajak PPN dan PPh senilai lebih Rp11 juta per paket, rekanan menerima pembayaran bersih sekitar Rp87 juta untuk setiap pekerjaan.
Auditor juga menemukan kelemahan sejak tahap perencanaan. KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun Dinas Perikanan dinilai kurang memadai.
Pelaksanaan pekerjaan juga tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang sudah disepakati. Posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat Kepala Dinas Perikanan disebut gagal memastikan kehadiran tenaga ahli dan pendukung sesuai perjanjian kontrak lantaran adanya dugaan fee proyek.
Lemahnya pengawasan internal Dinas Perikanan menjadi titik sorotan utama. Pihak pengguna anggaran tidak memantau secara cermat pelaksanaan lapangan, sehingga penyimpangan personel baru terdeteksi saat pemeriksaan auditor. Hal ini pun mempertanyakan kualitas hasil data inventarisasi pesisir yang diterima Dinas, mengingat pekerjaan konsultansi semacam itu membutuhkan tenaga ahli berkompetensi.
Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan, menyampaikan pihak Inspektorat sudah mengirim surat imbauan kepada Dinas Perikanan untuk meminta pengembalian kerugian keuangan daerah.
Basrah enggan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait detail besaran nilai yang harus dikembalikan.
Temuan ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat, bagaimana tiga lokasi pekerjaan terpisah di tiga kecamatan dapat dikerjakan secara layak hanya oleh satu orang dengan kualifikasi yang dinilai belum memenuhi syarat.
Publik berharap Dinas Perikanan, Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Langkat menindaklanjuti temuan auditor secara tuntas.(ri).
