BINJAI.analisaone.com – Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres Binjai menjadi sorotan publik. Masyarakat melaporkan adanya biaya di luar tarif resmi yang sangat mahal, terkesan melanggar prosedur layanan kepolisian.
Kasus ini mencuat setelah unggahan pendek di media sosial TikTok viral. Dalam video itu, seorang wanita dan pekerja bangunan menceritakan diminta membayar biaya sebesar Rp800.000 untuk kepengurusan SIM, jauh di atas biaya PNBP yang seharusnya dibebankan ke pemohon.
Wanita yang ada dalam unggahan mengonfirmasi kejadian yang dialaminya. Meski kondisinya sudah memenuhi syarat kesehatan untuk membuat SIM, ia tetap dipungut biaya ratusan ribu rupiah. Cerita itu makin memanas setelah muncul kesaksian serupa dari pekerja bangunan yang mengaku juga dikenakan biaya senilai Rp800 ribu, bahkan sempat mendapat tekanan agar diam.
Publik makin curiga saat awak media mencoba meminta tanggapan ke Kasatlantas Polres Binjai, Janitra Giri Setya. Pejabat tersebut memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan terkait dugaan pungli yang sedang ramai dibicarakan warga.
Sikap diamnya Kasatlantas dinilai warga makin menambah kecurigaan. Masyarakat khawatir layanan Satpas Binjai berubah menjadi lahan pungutan liar yang terus menguras kantong warga yang hendak mengurus surat izin mengemudi.
Salah satu warga Kota Binjai, Putra, meminta Kapolda Sumatera Utara segera melakukan sidak mendadak ke Satpas Polres Binjai. Menurutnya, beberapa bulan masa jabatan Kasatlantas belum mampu membereskan dugaan permainan kotor di layanan SIM yang kembali viral di media sosial.
“Kami sangat menyesali adanya biaya mahal di pengurusan SIM. Hal ini meresahkan dan merugikan kami masyarakat. Kami minta Kapolda Sumut segera turun menindak perbuatan tersebut,” tegas Putra.
Putra pun meminta evaluasi mendalam terhadap kinerja Kasatlantas. Ia menegaskan amanah jabatan di Satpas jangan dijadikan mesin pencari keuntungan pribadi. Jika tak mampu menertibkan layanan, warga meminta pejabat terkait untuk dicopot dari jabatannya.(ri).
