Binjai.AnalisaOne.com – Dinas Kesehatan Kota Binjai menjadi sorotan tajam akibat serapan anggaran yang minim dan proyek-proyek mangkrak menghantui.Jumat,(21/11).
Data digitalisasi Pemko Binjai mengungkap jurang lebar antara perencanaan dan realisasi, memicu kekhawatiran akan potensi kerugian negara dan praktik korupsi.
Dari total anggaran Belanja Pengadaan sebesar Rp 44,5 Miliar, Dinas Kesehatan baru merealisasikan Rp 6,7 Miliar untuk 11 kegiatan yang telah berkontrak.
Ironisnya, belum ada satupun proyek yang diserahterimakan atau dibayarkan, menambah catatan kelam kinerja Kepala Dinas Kesehatan, dr.Sugianto.
Ternyata kondisi tersebut diduga kuat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial DS menjadi dalang di balik carut-marut pengelolaan anggaran ini.
DS disebut-sebut tidak mampu mengelola dana DAK dan APBD, hingga disinyalir menyebabkan banyak proyek terbengkalai dan berpotensi merugikan Pemko Binjai.
Menanggapi hal ini, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu, mengecam keras rendahnya serapan anggaran ini.
Menurutnya serapan anggaran yang tidak terealisasi membuktikan buruknya kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai dan PPK (DS) dalam melakukan penggunaan dan pengelolaan anggaran untuk pengadaan belanja barang dan jasa ataupun pembangunan.
“Ini membuktikan buruknya kinerja Kepala Dinas dan PPK dalam merealisasikan anggaran. Apalagi belum ada satupun kegiatan yang diserahterimakan, ini pantas diperiksa agar tidak terjadinya pengendapan anggaran” tegas Surya.
“Apalagi dalam sistem laporan digitalisasi belum ada satupun kegiatan yang di serah-terimakan oleh Dinas Kesehatan, sehingga menambah daftar buruk kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai”sebut Surya.
Jauh dikatakannya, bahwa penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Binjai menjadi Polemik usai beredarnya salah satu Vidio pengerjaan Puskesmas Pembantu yang sempat terhenti dan mangkrak serta terkabarkan pemborongnya lari hingga berpotensi kepada tidak selesainya pengerjaan pembangunan Pustu Limau Sunde.
“Polemik ini semakin panas dengan beredarnya video proyek Puskesmas Pembantu (Pustu) Limau Sunde yang mangkrak dan ditinggal kabur pemborong. Hal ini menambah daftar panjang kegagalan Dinas Kesehatan dalam merealisasikan program-programnya” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai,dr.Sugianto saat dikonfirmasi wartawan memilih bungkam, semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi di tubuh Dinas Kesehatan Kota Binjai.
Warga masyarakat menanti agar APH serius melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan yang terkesan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.(ri).
