Medan.AnalisaOne.com I Kondisi jalan provinsi Medan-Binjai yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) terus memprihatinkan. Lubang dan jalan berlekuk di sepanjang jalur tersebut kerap membahayakan pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor, mobil, maupun becak bermotor.
Menurut warga sekitar, baru-baru ini kondisi jalan tersebut hampir memakan korban. Seorang pengendara mobil Avanza berwarna silver nyaris mengalami kecelakaan saat menghindari lubang besar di persimpangan toko Batu Alam dan tugu Pardede.
“Kemarin hampir saja memakan korban bang.pengendara itu mengelakan lubang, alhasil nyaris terbalik”kata warga sekitar.
Ucapan yang sama dikatakan oleh warga sekitar mengaku bermarga Simanjuntak. Ia menyebutkan meskipun sudah terlihat dikerjakan, namun tidak berdampak baik bagi pengendara.
“Asal-asalan mereka kerja bang.lihat aja itu yang di tempelnya. Bahkan ada yang lubang tidak di perbaikinya” ujar warga mengaku bermarga Simanjuntak.
Kejadian ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap buruknya perawatan jalan Medan-Binjai yang diduga akibat kurangnya perhatian dari Kepala Dinas PUPR Sumut sebelumnya, Topan Ginting.
Selama masa kepemimpinan Topan Ginting dan sebelumnya, perbaikan jalan Medan Binjai terkesan diabaikan dan tidak diperhatikan. Aksi “bersih-bersih” yang dilakukan Topan Ginting kemarin ternyata hanyalah sandiwara untuk menutupi dugaan penyelewengan anggaran.
Terbukti perbaikan tambal sulam yang kemarin sempat dikerjakan oleh anak buah Bobby Nasution terkesan asal-asalan dan tidak transparan.
Pantauan wartawan kegiatan itu tidak terlacak dalam Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP) semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Dari mana sumber dana perbaikan tersebut?, Pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban.
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak Topan Ginting saat menjabat Kadis PUPR Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, juga harus dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya dalam mengawasi dan memastikan keselamatan warganya. Hal ini dikatakan oleh Praktisi Hukum, Andi,SH kepada wartawan. Sabtu, (12/7).
“Kepemimpinan yang lemah dan ketidakpedulian terhadap keselamatan rakyat semakin memperburuk citra pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”kata Andi.
Andi turut menyoroti kegagalan ini sebagai bukti nyata ketidakmampuan dan bahkan dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut. Mereka mengingatkan hak masyarakat untuk menuntut ganti rugi jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak.
“Jalan Medan-Binjai bukan sekadar jalan, tetapi cerminan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara. Kerusakannya bukan hanya masalah infrastruktur, melainkan masalah moral dan hukum serius yang harus diusut tuntas. Jadi kegagalan ini tidak bisa dianggap enteng, karena nyawa masyarakat dipertaruhkan. Apakah ini restu untuk bencana jalanan?”tanya Andi.
Sementara, kasus ini menjadi sorotan serius di tengah upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperbaiki pelayanan publik. Diharapkan perhatian dan langkah konkret segera diambil untuk menjamin keselamatan pengendara di jalan Medan-Binjai.(ri).
