Binjai.AnalisaOne.com I Dugaan kasus korupsi yang menyasar Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Chairin Simanjuntak terus menjadi pembahasan di lapisan masyarakat
Pasalnya, Chairin Simanjutak yang pernah di Demo Mahasiswa agar mendesak Kejaksaan Negeri Binjai memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pehubungan Kota Binjai terkait dugaan korupsi retribusi parkir tepi jalan nyaris tak terdengar.
Anehnya, meskipun miliki prestasi buruk dan tinggalkan warisan hutang dalam pengelolaan parkir di Dinas Perhubungan Kota Binjai sejak tahun 2022 s/d 2024, Alumni STPDN angkatan 03 yang di impor dari Dinas Propinsi Sumatera Utara di tunjuk oleh Walikota Binjai sebagai PLH Sekda Kota Binjai dan Defenitif sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Binjai (BAPEDA).
Kondisi tersebut tentu menjadi preseden buruk pemerintahan dinasty lantaran Chairin Simanjutak masih memiliki catatan keluarga dengan Walikota Binjai.
Terkait penunjukan PLH Sekda Kota Binjai yang kabarnya masih menunggu surat atau persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Chairin Simanjutak saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 29/10/2025, terkait penujukannya sebagai PLH Seketaris Daerah Kota Binjai memilih bungkam.
Sikap tersebut menambah dugaan spekulasi dan adanya dugaan pelanggaran administrasi hingga tergolong dalam kejahatan Koruspi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ternyata kondisi penunjukan Chairin Simanjutak menjadi PLH Sekda Kota Binjai dan Heny Sri Dewi Sitepu sebagai Kepala Inspektorat menjadi catatan penting bobroknya sistem pemerintahan di Kota Binjai sehingga mengundang para pemerhati agar APH serius menanganinya.
Terkait adanya jabatan strategis di isi oleh Keluarga Walikota Binjai, Osriel Limbong dari lembaga Sopo Atrestorasi Kota Medan yang diwawancarai wartawan menyayangi sikap Walikota Binjai, Amir Hamzah yang tidak paham tentang birokrasi.
“Birokrasi dinasti” bukanlah istilah baku, melainkan gabungan konsep birokrasi (sistem administrasi yang idealnya berdasarkan meritokrasi) dan dinasti (kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga).
Istilah ini secara informal mengacu pada situasi di mana kekuasaan di dalam birokrasi (pemerintahan atau lembaga) dipegang oleh keluarga yang sama, sehingga menghambat prinsip meritokrasi dan dapat menyebabkan nepotisme serta korupsi.
“Walikota Binjai agar terhindar dari Birokrasi KKN / Dinasty, seharusnya membentuk Panitia Seleksi sehingga kabayang yang mau di isi harus melewati lelang jabatan sesuai Peraturan MENPANRB”kata Osriel Limbong.Rabu, (29/10).
Melihat kondisi yang terjadi di pemerintahan Kota Binjai, menjadi perbincangan hangat di Kota Medan sehingga Osriel meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa walikota Binjai, Amir Hamzah terkait penyalahgunaan kekuasaan terhadap “Birokrasi Dinasty”
“Yang dilakukan Walikota Binjai terkesan memaksakan sehingga kita menduga ada apa di balik itu semua. Jadi kita mendesak agar APH turun tangan dan melakukan pemeriksaan terkait penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi sistem birokrasi dinasty ini menghambat prinsip meritokrasi”tambah Osriel.
Osriel menilai bahwa Walikota Binjai telah menunjuk jaringan keluarga untuk menempatkan jabatan strategis di Pemerintahan Kota Binjai diduga untuk melindungi diri dari permainan korupsi dan mengintervensi kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jabatan itukan strategis, yang satu sebagai pengawasan dan satunya pengambil kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD). Artinya penunjukan keluarga sebagai Kepala Inspektorat dan PLH sekda diduga untuk melindungi diri dari pusaran korupsi dan bisa mengintervensi pimpinan OPD. Sehingga kondisi ini akan memperburuk pemerintahan yang ada” pungkas Osriel.
Kini beberapa masyarakat Kota Binjai mendesak agar Kejaksaan dan KPK turun tangan terkait adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Pemerintahan Kota Binjai sehingga menimbulkan persaingan jabatan yang tidak sehat dan dikotori oleh birokrasi dinasty.(ri).
