Belawan, AnalisaOne.com – Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono kunjungi Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan (PPS), kunjungan Menteri tersebut untuk meninjau langsung keadaan dan kegiatan di PPS Gabion Belawan.
Ternyata setelah di tinjau Menteri Trenggono kondisinya sangat memprihatinkan, jorok bau dan kumuh, itulah yang terjadi kondisi PPS Gabion Belawan tidak terawat dan tidak tertata dengan baik, Kamis 26 Januari 2023.
Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono ditandai air pasang laut di dermaga PPS Belawan sambil berjalan kaki bersama rombongan mulai dari kantor PPS Belawan hingga ke dermaga PPS Belawan.
“Demi terwujudnya penangkapan ikan terukur maka konsep eco fishing port project pelabuhan Perikanan Samudera Belawan diharapkan rampung di tahun 2023,” ujar Menteri KKP RI menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur.
“Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengolahan pelabuhan dan industri” jelasnya.
Hadir dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Kepala PPS Belawan Asep Saepulloh, Koordinator Operasional Pelabuhan dan Ksyahbandaran Moh Salim, Kepala PSDKP Belawan, Kepala Karantina Kepala Stasiun Karantina Ikan Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon, Kapolsek Belawan, Kasat Lantas Polres Belawan, Ketua DPD HNSI Sumatera Utara, Zulfahri Siagian SE serta staff pegawai dan honorer KKP di Belawan.
Di tempat terpisah Ormas Anak Belawan Bersatu( ABB ) memberi tanggapan yang di sampaikan langsung oleh ketua Dedy Ainal AMD dan di dampingi Serkertaris Ary Wahyudi Nasution meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat menindak tegas parah bawahannya yang menyalahi wewenang dalam bertugas
“Kami juga meminta kepada Bapak Menteri untuk bertidak lebih proaktif lagi, mengingat banyaknya Nelayan Tradisional yg terabaikan oleh aparat instansi terkait di lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan,” ucap Dedi Satria Ainal,
“Kami juga pantau di lapangan soal penyaluran BBM Solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran di SPBU yg ada di perikanan Gabion Blwn dan sama sekali tidak ada pengawasannya,” sambung Ketua umum ormas ABB ini lagi.
“Ada lagi persoalan pukat Trawl atau pukat Harimau sampai sekarang masih beroprasi sementara kita semua tau bahkan aparat terkait juga tau kalau pukat Trawl atau pukat Harimau itu dilarang karena sangat berbahaya sebab bisa merusak dan menghancurkan ekosistim dan habitat laut,” timpal Ary Wahyudi Nasution.
Menurut Sekjend ormas ABB ini akibat perbuatan tersebut dampaknya sangat besar bagi Nelayan Tradisional namun sampai sekarang kami pantau belum ada tindakan tegas yg di ambil oleh aparat istansi terkait di lingkungan kerja KKP.
“Walaupun kita sudah tau bahkan semua sudah tau bahwasanya pukat Trol atau pukat Harimau sudah jelas di larang oleh pemerinta kenapa sampai sekarang masi di ijinkan beroprasi begitu juga soal ukuran kapal dan GT nya kami menduga sudah di manipulasi yg besar di perkecil yg keci di perbesar GT nya,” tegas Dedi Ainal menutup pembicaraan.
(amr)
