Medan.analisaOne.com – Sebanyak 11.844 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara menghadapi ancaman kehilangan penghasilan menjelang Hari Raya Idulfitri, mengingat rencana penghentian operasional sementara bagi dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) DPW Sumatera Utara, Lusi Simatupang, mengajak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan kebijakan tersebut setelah hari raya.
“Kita sangat mendukung upaya BGN untuk meningkatkan standar sanitasi SPPG, namun kondisi sekarang sungguh krusial. Relawan sebagian besar baru bekerja beberapa bulan, sementara proses pengurusan SLHS kemungkinan akan terhambat karena cuti bersama ASN. Selain itu, yayasan pengelola tidak mendapatkan insentif dan relawan tidak ada tunjangan hari raya,” papar Lusi saat ditemui di Medan, Sabtu (14/3/2026).
Lusi menjelaskan bahwa meskipun proses pengajuan SLHS sudah dipermudah, kendala muncul terutama bagi SPPG yang berada di daerah terpencil jauh dari ibukota kabupaten.
Sumut sendiri menjadi provinsi dengan jumlah SPPG yang disuspend terbanyak di Indonesia, yaitu 252 unit dari total 1.727 yang ditetapkan secara nasional. Kabupaten Deli Serdang menduduki posisi tertinggi dengan 56 SPPG, diikuti Kota Medan (31), Langkat (20), dan Serdang Bedagai (14).
Wilayah lain seperti Asahan memiliki 18 SPPG, Karo 8, Kota Tebing Tinggi 9, dan Nias serta sekitarnya mencatat total 16 SPPG yang terkena suspend.
Menanggapi berbagai kritik terkait kualitas Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di masyarakat, Lusi mengajak publik untuk berperan aktif sebagai mitra dalam memperbaiki layanan.
“Kami sangat menghargai pengawasan masyarakat, namun mohon dilakukan dengan niat membangun bukan menghakimi. Jika menemukan makanan yang tidak layak, silakan dokumentasikan dan laporkan melalui hotline 127 atau WhatsApp +62-811-1000-8008 untuk dievaluasi oleh BGN,” jelasnya.
Menurutnya, dari 1.063 SPPG yang beroperasi di Sumut, hanya sebagian kecil yang memiliki masalah terkait menu.
SPPG yang ditemukan tidak memenuhi standar langsung mendapatkan tindakan tegas, meskipun untuk membangun satu unit SPPG diperlukan investasi antara 1 hingga 3 miliar rupiah dengan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi yayasan pengelola.
“Di lapangan, kita menghadapi banyak tantangan. Jelang lebaran harga semuanya melambung, bahkan ada mafia produk kebutuhan MBG, contohnya susu yang tidak tersedia di distributor resmi namun ada di pasaran dengan harga di atas HET. Bagi daerah terpencil seperti Nias, biaya transportasi membuat harga bahan jauh lebih tinggi dan berpengaruh langsung pada variasi menu,” ungkap Lusi.
Dia berharap masyarakat dapat memberikan empati dan dukungan terhadap program ini.
“Ekonomi kita masih dalam proses pemulihan pasca-Covid-19. Banyak pengusaha, termasuk dari sektor properti seperti saya, yang kesulitan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Program MBG menjadi salah satu jalan keluar untuk menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Mari kita dukung bersama agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
HMD Gemas adalah organisasi yang mengadvokasi dan mengkoordinasikan para pengelola SPPG se-Indonesia, yang didirikan di Bandung pada 18 November 2025 dengan tujuan memastikan sanitasi dan keamanan pangan pada dapur mandiri program MBG.(rel/tim).
