DELISERDANG.analisaone.com – Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, meluapkan kekecewaan dan menegur secara tegas pelaksana pendataan kesejahteraan warga.
Menurutnya, data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga menyebabkan penyaluran bantuan pemerintah tidak tepat sasaran dan membebani keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Senin, (29/6).Dalam kesempatan itu, Bupati menilai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pendataan bekerja tidak serius.
“Bagaimana ini datanya? Masih banyak yang tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang ditetapkan. Kalau laporan tidak siap dan tidak benar, jangan diberikan honor meskipun jumlahnya sedikit. Inilah yang rusak, mau menerima gaji dari negara, tapi tidak mau bekerja sungguh-sungguh. Kalau terus begini, yang menanggung beban adalah keuangan Kabupaten Deli Serdang,” tegas Asriludin yang akrab disapa Aci.
Ia menyesalkan temuan bahwa sejumlah warga yang kondisi ekonominya sudah mapan justru tercatat dalam kategori desil kurang mampu di Dinas Sosial.
Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru masuk dalam kelompok desil 5 hingga 10, sehingga tidak berhak menerima program bantuan pemerintah pusat.
“Warga yang kurang mampu harus dimasukkan ke dalam desil 1 sampai 4 sesuai standar pengukuran kesejahteraan, agar mereka bisa menikmati bantuan. Kalau salah kelompok, yang rugi adalah warga miskin dan keuangan daerah,” tambahnya.
Dari pantauan wartawan di lokasi, suasana terasa tegang karena banyak warga mengaku belum pernah menerima bantuan sama sekali. Salah satu warga menyampaikan keluhannya langsung kepada Bupati.
“Kami tinggal mengontrak rumah dan belum pernah dapat bantuan, sedangkan yang punya rumah sendiri atau menyewakan rumah justru menerimanya. Kami seperti anak tiri pak.bantu kami pak bupat” ujar warga setempat.
Dalam kunjungan itu juga terungkap bahwa tidak ada satu pun pendamping dari Kementerian terkait yang hadir untuk memberikan keterangan.
Hal ini memicu dugaan adanya ketidakberesan dalam proses pendataan. Bupati pun meminta agar tim pendamping di tingkat desa segera dicopot dan diganti dengan petugas yang bekerja secara profesional dan jujur.
Bupati memerintahkan seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan desa untuk segera memperbaiki sistem pendataan. Data harus disusun secara akurat agar bantuan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Usai memberikan arahan, Bupati Asriludin Tambunan didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas SDABMBK, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para kepala desa melanjutkan kegiatan dengan penandatanganan prasasti di lingkungan Sekolah Al-Manaf.(ri).
