BINJAI.analisaone.com - Kasus dugaan pungutan liar pada layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi di Satpas Polres Binjai yang sempat viral di media sosial, menimbulkan sorotan baru ke publik.
Tak hanya persoalan biaya pengurusan SIM yang diduga mencekik warga, muncul pula pertanyaan terkait status laporan harta kekayaan Kasatlantas Polres Binjai, Janitra Giri Satya, yang diduga tidak tercatat menyampaikan LHKPN untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026.
Dugaan pungli di Satpas Binjai sendiri sudah lama menjadi keluhan warga. Masyarakat menilai belum ada tindakan tegas dari jajaran Polres Binjai terhadap oknum yang diduga memungut biaya di luar tarif resmi.
Karena itu, warga mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti sekaligus mengevaluasi kinerja Kasatlantas selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan layanan Satpas.
Di balik keramaian kasus pungli SIM, publik pun menyoroti status LHKPN Kasatlantas Polres Binjai. Jika benar yang bersangkutan terdaftar sebagai pejabat wajib lapor LHKPN, maka tidak adanya catatan laporan harta kekayaan sejak tahun 2023‑2026 menjadi kontradiksi terhadap prinsip transparansi penyelenggara negara, khususnya pejabat kepolisian.
Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan warga terkait proses penempatan jabatan strategis di lingkungan Polda Sumut.
Praktisi hukum Kota Medan, Andi, SH menyatakan sangat terkejut mengetahui isu tidak terdaftarnya LHKPN pejabat tersebut. Menurutnya, LHKPN adalah instrumen penting agar masyarakat bisa mengawasi potensi indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang menjabat. Terlebih kasus dugaan pungli Satpas Binjai sedang ramai dibicarakan publik.
“Kini masyarakat dibuat heboh dugaan pungli pengurusan SIM di Satpas Polres Binjai. Kejadian ini makin diperkuat dengan isu belum tercatatnya LHKPN Kasatlantas sejak tahun 2023 sampai 2026. Ini membuka pertanyaan baru, apakah ada penutupan informasi kepada publik,” ujar Andi.
Andi menjelaskan kewajiban LHKPN berlaku untuk pejabat Eselon I, Eselon II, serta jabatan‑jabatan fungsi strategis seperti penyidik, bendaharawan, pengadaan barang jasa, termasuk jabatan Kasatlantas apabila sudah secara resmi ditetapkan sebagai wajib lapor oleh Tim Pengelola LHKPN Polri.
Ia juga memaparkan daftar sanksi administratif yang bisa dijatuhkan atasan di lingkungan Polri kepada pejabat yang melanggar kewajiban LHKPN.
“Sanksinya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat dan promosi, pemotongan tunjangan kinerja, mutasi jabatan, sampai hukuman disiplin berat berupa pencopotan jabatan, meskipun bukan berarti otomatis dipecat,” jelasnya.
Praktisi hukum itu pun meminta Kapolda Sumatera Utara segera memverifikasi kebenaran status LHKPN Kasatlantas Polres Binjai.
Jika terbukti yang bersangkutan termasuk pejabat wajib lapor dan menunda laporan harta kekayaan, maka Polda Sumut diminta menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami mendesak Kapolda Sumut menindaklanjuti kasus ini secara serius. Jangan sampai pejabat strategis diangkat tanpa memenuhi kewajiban transparansi LHKPN. Ini harus diperiksa menyeluruh, bersamaan dengan penyelesaian dugaan pungli di Satpas Polres Binjai,” tutup Andi.
Sementara, Kasatlantas Polres Binjai, Janitra Giri Satya yang dikonfirmasi wartawan terkait laporan LHKPN memilih bungkam.(ri).
