Medan. AnalisaOne.com I Hingga sampai saat ini Irman Oemar selaku Kadis Kominfo Sumut belum memberikan klarifikasi atas pengajuan konfirmasi oleh LSM Suara Proletar. Minggu, (27/6).
Menurut Ketua LSM Suara Proletar, Ridwanto Simanjuntak, Irman Oemar tidak layak menjadi kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara. Sebab, selaku penanggung jawab beliau tidak melakukan keterbukaan informasi dan terkesan tidak mau menyelesaikan masalah.
“Kita menilai bahwa Irman tidak layak menjadi pimpinan Dinas Kominfo Sumut. sebab, Irman selaku penanggung jawab tidak mau memberikan keterbukaan informasi dan tidak mau menyelesaikan masalah yang ditujukan kepada kantornya itu” Kata Ridwanto.
Hal ini didasari adanya temuan terkait penerbitan buletin info Sumut yang merogoh kocek APBD tidak transparan.
“Hal ini pertama kita temukan adanya penerbitan buletin info Sumut yang kita nilai tidak lengkap” Sebutnya.
Sebelumnya, Ketua LSM SUARA PROLETAR, Ridwanto Simanjuntak telah melakukan konfirmasi kepada Irman Oemar selaku Kepala Dinas Kominfo Sumut terkait penerbitan perdana buletin yang menimbulkan berbagai tanda tanya.
Hingga sampai saat ini, sederet pertanyaan seperti : berapa examplar buletin tersebut dicetak, mengapa perusahaan penerbit tidak dicantumkan pada buletin tersebut, apakah Harvina Zuhra (Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut) yang juga merupakan pemimpin redaksi buletin tersebut sudah lulus Uji Kompetisi Wartawan (UKW) sebagaimana diharuskan bagi setiap wartawan yang bertugas dijajaran pemprovsu, apa target dari output yang akan dicapai atas penerbitan buletin tersebut dan berapa anggaran yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (APBD Provsu TA 2021).
Sederet pertanyaan tersebut belum diklarifikasi Harvina Zuhra maupun Irman Oemar. Bahkan beberapa waktu yang lalu Irman Oemar yang ditanya wartawan terkait biaya penerbitan buletin tersebut terkesan membesar permasalahan dimana beliau menyatakan bahwa ada dana hibah sebesar 2 miliar rupiah untuk KPID.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SUARA PROLETAR mensinyalir bahwa 2 miliar yang dimaksud Irman Oemar berasal dari anggaran Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar 5,6 miliar rupiah lebih atau dari anggaran Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah lebih sebagaimana tertuang pada APBD Provsu TA 2021 untuk unit kerja diskominfo.
Ridwanto menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada LSM SUARA PROLETAR, pada uraian kedua mata anggaran tersebut diatas tidak ada terdapat anggaran hibah untuk KPID sebesar 2 miliar rupiah, demikian pula dengan dua mata anggaran lainnya yang menyatakan Belanja Hibah (masing-masing 2 miliar rupiah dan 1,5 miliar rupiah), pada uraiannya juga tidak ada terdapat anggaran hibah untuk KPID sebagaimana yang dinyatakan Irman Oemar.
Karenanya, pernyataan Irman Oemar terkait adanya hibah sebesar 2 miliar rupiah untuk KPID menjadi tanda tanya besar.
Benny Hutagaol (bendahara KPID) dan Dahlia (staf KPID) pada hari Jumat (25/6) yang ditemui LSM SUARA PROLETAR dikantor KPID dibilangan Adi Negoro menyatakan bahwa tidak kapasitas mereka untuk menjawab dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut seraya menyatakan bahwa hal tersebut akan mereka sampaikan kepada Mutia Atikah selaku kepala KPID Sumut.
Disisi lain Mutia Atikah yang ditanya LSM SUARA PROLETAR terkait hibah sebesar 2 miliar rupiah tersebut lewat Whats App (WA) pada hari Jumat (25/6) malam, hingga berita ini diturunkan terkesan bungkam. So, “how the next, we wait and see”, kata Ridwanto Simanjuntak.(rel).
