Samarinda.AnalisaOne.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan kepada seluruh organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera melakukan sertifikasi tanah lembaga pendidikan. Ajakan ini bertujuan sebagai langkah perlindungan dini terhadap aset keagamaan dari potensi sengketa di masa depan.
Dalam pertemuan dengan tokoh organisasi masyarakat Islam dan lembaga terkait di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim pada Jumat (24/10/2025), Menteri Nusron menekankan pentingnya sertifikasi tanah untuk pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang saat ini banyak berdiri di atas lahan yang belum memiliki sertifikat.
“Saya minta tolong, semua yayasan yang memiliki lembaga pendidikan, mari dibantu untuk memiliki SHM. Ini adalah early warning system, proteksi dini, dan mitigasi risiko agar tidak terjadi konflik di kemudian hari,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa masalah sering muncul karena tanah lembaga pendidikan tercatat atas nama pribadi pengurus yayasan. Ketika pengurus wafat atau terjadi peralihan kepemilikan, keluarga sering mengklaim sebagai hak waris, yang memicu konflik.
Selain memberikan perlindungan aset, sertifikasi tanah juga akan memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam dalam mendapatkan pembiayaan dan dukungan pembangunan. Lembaga yang memiliki sertifikat akan lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk pengembangan sarana dan prasarana.
Pemerintah telah membuka jalur bagi yayasan pendidikan dan sosial untuk menjadi subjek pemegang SHM. Syaratnya, lembaga pendidikan harus memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kementerian Sosial.
“Untuk mendapatkan SK, harus ada rekomendasi. Jika yayasan Islam, harus ada rekomendasi dari BIMAS Islam. Jika yayasan sosial, harus dapat rekomendasi dari Kemensos, sehingga bisa menjadi nama subjek penerima SHM,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad, turut mendampingi Menteri Nusron dalam acara tersebut. Hadir pula pimpinan lembaga organisasi masyarakat Islam di Kaltim, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Hidayatullah, Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag, dan Badan Wakaf Indonesia.(tim).
