JAKARTA.analisaone.com – Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Aktivis Kota Provinsi Sumatera Utara (DPW AKTA Provinsi Sumut) menggelar aksi damai di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (1/9/2026).
Aksi ini bertujuan menagih kelanjutan laporan tertanggal 24 Agustus 2026 dengan nomor: 1011.AKTA-U-01-B-029.24.08.2026, yang menyoroti dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah program di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas (Dinkes Palas).
Massa aksi diterima dengan baik oleh perwakilan Bidang Humas KPK RI. Dalam penyampaian aspirasi, Kurnia Sandi Hasibuan selaku Koordinator dan penanggung jawab aksi sekaligus Ketua Umum DPW AKTA Provinsi Sumut meminta pihak KPK segera mengintensifkan penanganan laporan tersebut demi kepastian hukum.
“Kami meminta agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan diatensikan. Kami berharap KPK selaku Aparat Penegak Hukum berani memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas terkait dugaan penyimpangan yang kami laporkan,” tegas Kurnia Sandi Hasibuan di hadapan petugas KPK.
Kurnia juga menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal laporan ini hingga tuntas.
Jika dalam proses penanganan terkesan ada pembiaran atau tidak diproses sesuai aturan dan kewenangan KPK, pihaknya tidak segan mengambil langkah yang lebih besar.
“Kami berjanji, apabila laporan ini tidak diproses dengan baik dan menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran, maka kami akan turunkan massa yang jauh lebih besar. Kami siap melakukan aksi massal hingga mengepung Gedung KPK jika dugaan penyimpangan ini tidak ditangani secara serius dan transparan,” ancangnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai. Massa membubarkan diri setelah menyerahkan dokumen laporan dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pihak KPK.
Aktivis berharap, KPK dapat memberikan tanggapan dan kepastian waktu penanganan dalam waktu terdekat agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengetahui perkembangan kasus tersebut secara berkala.(ri).
