“Jangan Jadikan Sumut Tempat Pembuangan Beras Bermutu Rendah”
MEDAN.analisaone.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara mendesak Polda Sumut segera mengusut tuntas dugaan pembiaran dan penyimpangan dalam tata kelola stok beras di lingkungan Perum Bulog wilayah setempat. Desakan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai kondisi beras di sejumlah gudang yang diduga mengalami penurunan mutu namun tetap disalurkan ke masyarakat.
Melalui Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan, Ahmad Fuadi Nasution, HMI menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah teknis biasa. Jika informasi tersebut terbukti benar, maka harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
“Jika benar ada beras yang kualitasnya menurun namun tetap disalurkan, ini bukan hal sepele. Kami menduga terjadi kelalaian serius, bahkan ada kemungkinan pembiaran yang jelas merugikan hak masyarakat sebagai penerima manfaat,” tegas Ahmad Fuadi di Medan, Kamis (11/6).
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan beras yang layak konsumsi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, setiap dugaan penurunan kualitas wajib ditelusuri secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai Sumatera Utara hanya dijadikan tempat pembuangan beras yang kualitasnya sudah menurun. Rakyat Sumut bukan warga kelas dua. Mereka berhak mendapatkan kualitas pangan yang setara dengan daerah lain. Negara tidak boleh membiarkan hak dasar ini dipertaruhkan karena lemahnya pengawasan dan buruknya pengelolaan,” lanjutnya.
HMI Sumut pun meminta Kapolda Sumut membentuk tim khusus untuk memeriksa kondisi stok beras di seluruh gudang Bulog di wilayah ini. Pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap apakah ada unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau praktik yang merugikan kepentingan umum.
“Kami minta Polda segera bertindak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, siapapun yang terlibat harus diperiksa secara profesional dan transparan. Tidak ada yang boleh merasa kebal hukum dalam urusan ini. Pangan adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh dijadikan objek permainan segelintir orang,” tandasnya.
Selain kepada aparat kepolisian, HMI juga meminta Perum Bulog memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai kondisi sebenarnya stok beras yang tersimpan di gudang-gudangnya. Hal ini penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami tidak ingin rakyat menjadi korban dari tata kelola yang buruk. Ketika kualitas pangan yang dikonsumsi dipertaruhkan, negara wajib hadir dan hukum harus ditegakkan. Jangan biarkan hak rakyat dikalahkan oleh kelalaian atau kepentingan pribadi,” pungkas Ahmad Fuadi.(ri).
