BINJAI.analisaone.com – Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Djoelham kembali mendapat sorotan tajam usai Lift Rumah sakit di Kota Binjai itu dikabarkan mati beberapa hari.
Informasi yang dihimpun wartawan, kerusakan lift di RSU Djoelham menjadi dugaan kejahatan terselubung sehingga perawatan terkesan asal-asalan.
Kondisi ini justru membuka ruang Polres Binjai untuk turun dan melakukan pemeriksaan mendalam terkait kabar adanya anggaran di RSU Djoelham yang menelan biaya perawatan lift belasan juta rupiah.
Salah seorang pengunjung yang merahasiakan namanya membenarkan bahwa lift Rumah Sakit Umum Djoelham mati dan tak berfungsi sehingga mengganggu pelayanan kesehatan rumah sakit.
“Benar bang, kemarin mati liftnya beberapa hari, pelayanan kesehatan jadi terganggu” ujarnya saat berkunjung.
Menanggapi lift RSU Djoelham mati dan ganggu pelayanan kesehatan, Praktisi Hukum Kota Binjai, Ferdinand Sembiring, SH,MH yang di temuia wartawan menilai adanya dugaan kejahatan terselubung dalam anggaran perawatan di RSU Djoelham.
“Kita desak Polres Binjai segera turun dan periksa PPK dan PPTK RSU Djoelham serta Eks Direktur RSU Djeolham yang lama dr.Romi. Kami melihat adanya dugaan kejahatan yang diduga disengaja dalam penggunaan anggaran perawatan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah. Yang mana ada anggaran perawatan, tetapi liftnya rusak. Ada apa ini” kata Ferdinand.
Beliau juga meminta agar dugaan kejahatan dalam perawatan Lift harus di usut tuntas agar membuka kejelasan apakah memang benar-benar rusak atau sengaja di rusak.
“Kita desak untuk turun agar tabir kejahatan ini terbongkar. Apakah Lift untuk pelayanan kesehatan itu benar rusak atau sengaja di rusak” jelasnya.
Sebelumnya, ferdinand Sembiring, SH, MH juga menceritakan adanya dugaan kejahatan di RSU Djoelham dalam pengelolaan anggaran di rumah sakit bersumber dari dana BLUD sejak tahun 2024-2025 yang sempat viral di medsos.
Menurutnya, dari data yang dihimpun berdasarkan hasil auditor pada tahun 2024, anggaran BLUD sebesar 20 miliar, RSU Djoelham hanya mampu merealisasikan sebesar 14,8 miliar.
“Realisasi itu justru lebih kecil di bandingkan realisasi anggaran tahun 2023 di RSU Djoelham yang mampu mencapai sebesar 17,6 miliar. dan itu angka ril dari pemeriksaan auditor tahun 2024. Dan saat ini RSU Djoelham masih meninggalkan hutang berkisar 14 miliar. Bagaimana ceritanya ini” tanya Ferdinand.
Kondisi ini justru menimbulkan tanda tanya besar tentang kinerja pelayanan kesehatan RSU Djoelham sejak tahun 2024 – 2026, Bahkan anggaran tersebut diduga terkuras untuk kepentingan kelompok dan pribadi.
Jauh dikatakan Ferdinand, APH harus hadir dibalik kebocoran anggaran RSU Djoelham, sebab hasil pemeriksaan auditor, RSU Djoelham hanya merealisasikan untuk belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar 272 juta dari anggaran 1,2 miliar.
“Padahal anggaran pelayanan belanja makan minum pada fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama dalam peningkatan kinerja di RSU Djoelham. Kenapa bisa sedikit untuk belanja makanan dan minuman untuk urusan pelayanan kesehatan, sementara kondisi ini tidak sinkron dengan belanja obat-obatan tahun 2024 yang menghabiskan anggaran sebesar 12,7 milyar dari anggaran 13,6 miliar” kata Ferdinand mengakhiri.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Umum RSU Djoelham yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rizki Maradona Gultom justru memilih bungkam saat di konfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Rabu, (5/8/2026).(ri).
